Fauzan juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak melupakan sejarah dan pengorbanan Aceh dalam berdirinya Republik Indonesia.
“Aceh adalah daerah modal bagi NKRI. Seharusnya, Aceh menjadi prioritas pembangunan, bukan justru diperlakukan sebaliknya. Apa yang diberikan kepada Aceh saat ini tidak sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan Aceh untuk republik ini,” katanya.
“Dana Otsus seharusnya ditambah, bukan dikurangi, mengingat Aceh masih tertinggal dibandingkan daerah lain,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menoreh luka baru bagi rakyat Aceh.
“Jangan sampai Aceh kembali merasa dikhianati. Pemerintah pusat harus menunjukkan komitmen yang tulus untuk membangun Aceh,” pungkasnya.
Fauzan juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu dalam menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini.
“Jangan biarkan hak kita dirampas secara sepihak. Semua pihak harus melakukan protes agar pemerintah pusat sadar bahwa kebijakan yang tidak adil ini harus dihentikan,” tutupnya.(R)
