Pidie Jaya (MA) – Kemudahan dalam melakukan investasi dan berusaha yang dikeluarkan pemerintah mempunyai konsekuensi kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha.
Kadis penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Transmigrasi (DPMPTSP dan NAKERTRANS) Pidie Jaya Fajri pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Rabu, 17 Juli 2024 di Meureudu mengatakan laporan LKPM merupakan sacara komunikasi antara pemerintah dengan Investor.
Proses pelaporan juga sangat mudah dilakukan melalui aplikasi yang disediakan pemerintah. Ditekankan pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM Tiga bulan sekali bagi usaha menengah dan besar dan usaha mikro cukup Enam bulan sekali.
“Jika para pelaku usaha tidak memenuhi atau mengirim LKPM, maka akan dikenakan sangsi administrasi, berupa teguran yang paling ringan hingga pencabutan izin,” tegas Fajri.
Sementara Kapala bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, Rahmat Qadri Nasrun melaporkan kegiatan Sosialisasi LKPM diikuti 25 pelaku usaha berlangsung satu hari. “Kegiatan ini kita lakukan untuk membantu pelaku usaha tidak menemui kesulitan dalam melaporkan kegiatan usaha secara berkala,” pungkasnya.(T. Maimun).
