Selain itu kata Purba, adanya temuan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh, terkait lemahnya fungsi pengawasan dan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Gayo Lues.
“Saya minta dengan tegas, agar Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, memperbaiki dan meningkatkan fungsi pengawasan di Inspektorat, dan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar, sesuai peruntukkan. Agar tidak terjadi pengulangan kesalahan dalam tata kelola keuangan daerah,” tegasnya pada mediaaceh.co.id.
Selain itu; Purba juga minta kepada Anggota DPRK Kabupaten Gayo Lues menjalankan fungsinya sebagai Penganggaran, Pengawasan dan Legislasi.
Sebab lemahnya fungsi pengawasan di anggota dewan yang terhormat terlihat dari pelaksanaan pekerjaan bibit jahe senilai Rp 7 miliar rupiah hingga kini belum terbayarkan.
“Saya melihat, ada kelemahan fungsi di anggota dewan yang terhormat, dari penganggaran hingga memparipurnakan paket yang telah disahkan, namun lemah dipengawasan sehingga Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terhutang,” katanya.
Seharusnya, DPRK benar-benar menjalankan tiga fungsinya dengan benar, sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pembangunan di daerah yang dilaksanakan eksekutif, agar tercipta pemerintahan good goverment dan good governance.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
