Banda Aceh (ADC)- Game Playerunknown’s Battleground (PUBG) adalah salah satu game terlaris di dunia. Akan tetapi terdapat banyak polemik mengenai hal tersebut, karena game PUBG adalah salah satu game yang berisi konten kekerasan dan etnis.
Di beberapa negara sudah melarang warganya bermain PUBG. Negara negara tersebut adalah, Irak, Nepal, India, dan Cina. Baru-baru ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa HARAM dan memberikan hukuman cambuk bagi rakyat Aceh jika bermain game PUBG.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah mengatakan, bahwa salah satu wewenang Menteri Kominfo Republik Indonesia terkait dengan peredaran game online ini adalah, untuk membatasi dan memblokir web ataupun aplikasi yang berdampak buruk bagi masyarakat, terutama generasi muda.
“Maka dari itu, selain adanya fatwa HARAM yang dikeluarkan oleh MPU Aceh, perlu ada pengkokohan dari pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, terkait ini adalah Menteri Kominfo Republik Indonesia,” kata Rival Perwira dalam siaran persnya kepada media mediaaceh.co.id, Selasa 25 Juni 2019.
Selain itu, Rival juga menyatakan, terkait dengan fatwa MPU Aceh yang mengharamkan PUBG, perlu adanya kerja sama pemerintah Aceh dengan dinas dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan dinas-dinas lainnya. Sehingga menemukan runtutan solusi untuk menyelesaikan permasalahan, bukan hanya putusan hukuman cambuk untuk pelanggaran dalam pelaku pemain PUBG.
Kita melihat, hukuman cambuk bukan suatu langkah yang berhasil apabila ingin menurunkan angka permainan PUBG. Masih banyak cara lain yang bisa dirembukkan dan dimusyawarahkan oleh pemerintah Aceh dan dinas terkait agar bekerjasama mencari solusi terbaik sebelum melangkah ke hukuman cambuk.
“Untuk itu, Rival Perwira menyarankan agar pemerintah Aceh dan dinas terkait, membentuk suatu badan penyuluhan untuk memberikan edukasi terhadap pemain PUBG, tujuannya adalah agar masyarakat di Aceh tidak lagi bermain Game,” saran Ketua BEM Unsyiah ini.
Ia juga menambahkan, berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pengkajian lebih lanjut oleh Majelis Perwusyawaratan Ulama terkait fatwa HARAM game PUBG.
“Harapannya, hasil dari pengkajian tersebut bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah Aceh dan dinas terkait. Jika tidak ada kesepakatan di pemerintah Aceh, maka Menteri Kominfo Indonesia harus bersikap tegas untuk membatasi layanan game di Indonesia,” tutup Rival Perwira. (Ahmad Fadil)
