Ke-12 peserta yang kali ini mengikuti sertifikasi, sebelumnya telah menyelesaikan diklat di tahun 2020. Mayoritas mereka adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pengakuan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi.
Selama tiga tahun penyelenggaraan sertifikasi oleh LSP-KPK, saat ini KPK telah memiliki 1.499 Penyuluh Antikorupsi.
Guna melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan oleh para penyuluh yang sudah tersertifikasi, KPK membangun aplikasi AKSESKU INTERAKSI. Melalui aplikasi tersebut, para Penyuluh Antikorupsi di seluruh Indonesia mendokumentasikan kegiatan penyuluhan antikorupsi yang telah dilakukan dan dipantau oleh LSP-KPK.
Sertifikasi penyuluh antikorupsi yang diselenggarakan oleh LSP-KPK atau di instansi yang bekerja sama dengan LSP-KPK tidak dipungut biaya apapun. KPK mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. [*]
Halaman : 1 2
