Salah satu isu strategis yang menjadi sorotan dalam audiensi ini adalah tindak lanjut hasil seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024. Pemerintah daerah diminta untuk lebih cermat dan akurat dalam menyusun formasi PPPK, dengan memperhatikan kebutuhan riil di masing-masing instansi dan analisis jabatan yang komprehensif.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Utara Ayah Wa menyampaikan apresiasi terhadap BKN yang telah memfasilitasi dialog strategis ini.
Ayah Wa menilai pertemuan ini sangat penting sebagai ruang koordinasi langsung antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam menjawab persoalan pengangkatan dan penempatan tenaga PPPK di daerah.
“Kami di Aceh Utara menyambut baik langkah-langkah BKN dalam mendorong digitalisasi manajemen ASN. Namun, kami juga berharap agar pemerintah pusat lebih fleksibel dalam memahami kondisi daerah, terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti Aceh Utara,” ujar Ayah Wa.
Menurutnya, banyak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, seperti keterbatasan anggaran, ketersediaan tenaga fungsional tertentu, dan akses teknologi informasi. Oleh karena itu, Ayah Wa berharap kebijakan pusat dapat mempertimbangkan faktor-faktor lokal dalam penyusunan formasi PPPK mendatang.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
