“Seperti pengadaan kapal penumpang (Aceh Hebat). Pembangunan jalan dengan skema Multi Years Contract (MYC). Bantuan hibah, bansos dan anggaran refocusing Covid-19 2020. Penyelidikan saat itu dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Aceh di jalan Teuku Nyak Makam, Banda Aceh,” Papar Usman.
Usman mempertanyakan hasil penyelidikan KPK terhadap berbagai kasus terkait kebijakan pengelolaan anggaran di Aceh, yang sudah sangat lama ditunggu rakyat Aceh.
“Kami sebagai rakyat Aceh sudah sangat gerah dengan berbagai dugaan indikasi korupsi yang berkembang ke publik, namun hingga saat ini tak ada kejelasan dan kepastian, apakah benar kasus dugaan korupsi tersebut dilakukan atau tidak? maka sudah sepatutnya KPK membuka hasil temuannya selama dua kali kunjungan ke Aceh. Apakah benar-benar terjadi indikasi korupsi atau hanya sebatas isu saja,” Katanya.
Sewajarnya, jika elemen grassroots mendorong KPK untuk mempublikasi hasil kunjungan ke Aceh setahun yang lalu. Agar rakyat Aceh tidak menduga-duga menyebut bahwa ada oknum pejabat melakukan korupsi, namun realitas tidak ada temuan.
Masih Usman; Dia mengatakan, Publik Aceh masih sangat menaruh kepercayaan pada KPK, maka jangan sampai kepercayaan tersebut pudar, berharap apa yang menjadi temuan ataupun tidak ada indikasi korupsi, segera diumumkan ke masyarakat Aceh, agar rakyat Aceh bisa menumbuhkan rasa percaya kembali pada pemerintah.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
