Banda Aceh, AD-Wakil Presiden Mahasiswa Aceh STIKIP BBG Banda Aceh menyoroti persoalan listrik Aceh yang dinilai telah menghambat perekonomian. Sorotan tersebut disampaikan Muzirul Qadhi dalam rilis pers, Kamis, 13 Juli 2017 kepada sejumlah media.
Menurutnya, provinsi paling barat Indonesia dengan luas 58.377 KM², dan jumlah penduduk 5,09 juta dari 23 kabupaten/kota, memiliki Sumber daya Alam (SDA) yang begitu melimpah ditambah lagi Aceh mendapatkan kekhususan dari pemerintah yaitu Otonomi Khusus dimana Aceh memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Aceh.
“Pasca konflik Aceh banyak perubahan dalam pembangunan, pendidikan dan ekonomi yang dikembangkan Pemerintah Aceh, dimana Aceh diberikan anggaran yang cukup besar untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi Aceh. Pada tahun 2017 Rancangan Anggaran pendapatan Belanja Aceh (APBA) mencapai 14.765 triliun, namun besarnya anggaran tersebut belum menumbuhkan ekonomi Aceh secara meluas,” urai mahasiswa keguruan ini.
Sebutnya, salah satu polemik yang dihadapi sekarang adalah persoalan listrik, sementara listrik ialah kebutuhan yang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Hari ini listrik masih defisit untuk wilayah Aceh hampir setiap tahun persoalan listrik terus menjadi polemik. Banyak masyarakat yang mengeluhkan persoalan listrik ini karena sangat menghambat laju perekonomian masyarakat belum lagi masalah kerusakan alat-alat elektronik akibat listrik yang tidak stabil, karena bagi masyarakat listrik sudah menjadi jantung segala aktivitas perekonomian masyarakat,” ujar Muzirul Qadhi mengulangi pernyataan saat demo di depan kantor PLN Aceh.
ia juga menyampaikan dengan adanya aksi tersebut mengharapkan kepada gubernur Aceh yang baru untuk dapat menindaklanjuti hal tersebut dan menjadi bagian program prioritas dalam 100 hari Pemerintah beliu.
“Kita mengharapkan agar semua elemen dan lapisan masyarakat agar mendukung pemerintahan Aceh yang baru untuk segera merealisasikan persoalan listrik ini, kita juga mengharapkan jangan ada pihak- pihak yang mempolitisi pembangunan listrik Aceh agar tercapainya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, kasihan masyarakat, gara-gara listrik terhentinya perekonomian masyarakat” harapnya.
Sambungnya, Pemerintahan Irwandi diharapkan dapat mengatasi persoalan listrik ini serta mendapatkan solusi, dan Aceh tidak lagi bergantung kepada Sumut untuk menambah arus listrik bagi Aceh.
“Aceh harus mandiri kita punya banyak sumber daya alam (SDA) yang bisa kita manfaatkan untuk membangun perusahaan listrik negara, sekarang harapan itu kita serahkan semua kepada bapak Irwandi,” ujarnya.
Selaku koordinator aksi PLN beberapa waktu lalu, ia mengharapkan dukungan sebesar-besarnya kepada seluruh instansi baik itu LSM, OKP, dan lapisan masyarakat untuk mendukung penuh Pemerintahan yang baru agar dapat menyelesaikan polemik listrik yang berkepanjangan.
“Kami mendengar Informasi yang berkembang bahwa Pemerintah Pusat telah merealisasi akan membangun Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi PLN di Aceh Besar tepatnya di Desa Bakoy Kabupaten Aceh Besar Untuk mengatasi persoalan listrik di Provinsi Aceh,” pungkasnya.(R)
