Sabang I AP—Kabar atas dugaan prilaku tak terpuji yang dilakukan, oknum karyawan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), kini bukan lagi rahasia umum bagi masyarakat pulau Sabang. Untuk itu, diminta kepada penegak hukum agar mengusut kasus, yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Aceh terhadap Bill Hotel Fiktif.
Dugaan atas sejumlah oknum pejabat dan karyawan BPKS, yang mengajukan Bill Hotel Fiktif kepada keuangan Negara dilembaga nasional itu, kini menjadi pembincangan masyarakat pulau Sabang. Pasalnya, dari hasil audit BPK-RI ditemukan sejumlah Bill Hotel fiktif, yang sengaja dilakukan para oknum lembaga tersebut.
Menyangkut temuan BPK-RI saat melakukan audit ke BPKS, Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (Forum-LSM) Kota Sabang Burhanuddin,SE saat dikonfirmasi wartawan AP Minggu (11/06) Burhanuddin mengatakan, kita sangat menyesalkan atas perbuatan oknum pejabat dan karyawan BPKS itu.
Karyawan lembaga yang didanai pemerintah pusat tersebut, gajinya jauh lebih baik daripada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, mereka masih tega melakukan cara semacam itu, sehingga Negara dirugikan tidak sedikit. Untuk itu, kita berharap penegak hukum harus mengusut kasus memalukan ini.
“Dikabarkan ada temuan BPK-RI Provinsi Aceh saat melakukan audit di kantor BPKS, terhadap Bill Hotel fiktif yang dilakukan para oknum pejabat dan karyawan lembaga itu. Maka, kita berharap penegak hukum atau kepolisian agar, segera mengusut kasus yang memalukan dan merugikan Negara ini”., kata ketua Forum-LSM yang baru terpilih ini.
Meskipun BPKS baru pertama kali meneri,ma opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI namun tambah Burhanuddin, atas temuan Bill Hotel Fiktif yang dilakukan oknum pejabat dan karyawan l;embaga itu, harus diusut sampai tuntas karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.
Lagi pula, BPKS yang mendapat suntikan dana triliyunan terus menerus dari APBN, untuk mengembangkan kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang, sejak tahun 2000 tetapi sampai saat secara umum belum ada mamfaatnya dirassakan masyarakat Sabang.
“Meskipun BPKS baru saja mendapat WTP, jika dilihat dari kinerja secara umum lembaga itu sampai saat ini belum ada mamfaat bagi masyarakat Sabang. Uang Negara yang sudah dihabiskan mencapai triliyunan, tetapi masih juga karyawannya melakukan kegiatan yang meruguikan Negara”., ujarnya.
Sementara itu kepala BPKS Ir.Fauzi Husen awalnya saat ditanya tentang hal itu dia menepik atas ulah anak buahnya, sehingga banyak pihak menilai bahwa Fauzi Husen, mencoba bela untuk menutupi kesalahan dilingkungan lembaga yang dipimpinnya itu. Namun, setelah diketahui adanya temuan BPK-RI Fauzi Husen, kini diam dan menyadari kalau dirinya telah dipermainkan anak buahnya.
Menurut info yang dihimpun awa media dari dalam lembaga BPKS, temuan BPK-RI yang paling menyelok adalah, pengajuan Bill Hotel Fiktif yang dilakukan oknum pejabat karyawan hampir diseluruh bagian lembaga itu. Bill Hotel fiktif mereka dapati dari beberapa hotel di kota Banda Aceh.
Nama-nama karyawan yang menjadi temuan atas pengajuan Bill Hotel Fiktif antara lain, NL (Keuangan), TT (Bidkum), LD (SPI), FT (Bagian Hukum), Asm (Bagian Umum), Sar (Perizinan), Fer (Staf Promisi), A.R (Pejabat Umum) dan diduga masih banyak oknum bagian lainnya yang mengajukan hal yang sama. (Jalal).
