DPD RI: Pasca Putusan MK, Pilkada Di Daerah Khusus Kehilangan Haknya

Kamis, 6 April 2017

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta | AP – Wakil Ketua Komite I DPD RI Senator Fachrul Razi, MIP yang membidangi masalah Pemerintah Daerah dan Pengawasan Pilkada mengklaim, pasca putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 31/PHP.GUB-XV/2017 berkaitan dengan sengketa Pilkada Aceh, telah mengenyampingkan UU No.11 Tahun 2006 yang bersifat khusus, dengan sendirinya telah berdampak pada hilangkan kekhususan hak daerah yang memiliki desentralisasi asimetris yang dilindungi oleh UU Khusus dan UUD 1945 pasal 18B.

“Ini akan menjadi ancaman dan preseden buruk bagi masa depan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh, Papua, Jogjakarta dan DKI Jakarta,” ujar mantan Juru Bicara Partai Aceh ini.

Sebelumnya MK telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, bertanggal 23 Juli 2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010, bertanggal 30 Desember 2010 tersebut terkandung dua hal pokok, yaitu pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh; dan putusan kedua yang menyatakan hubungan antara UU 11/2006 dengan UU Pemda bukan merupakan hubungan yang bersifat khusus dan hubungan yang bersifat umum. Sementara tahun 2017 ini, MK kembali menyatakan bahwa hubungan UU 11/2006 dengan UU 10/2016 bukanlah hubungan “lex specialis” dengan “lex generalis”.

BACA JUGA...  Fachrul Razi Desak Menkominfo RI Blokir Semua Situs Yang Merusak Masyarakat Aceh

“Keadaan demikian semata-mata berlaku karena adanya ketentuan Pasal 199 UU 10/2016. Hal ini menunjukkan bahwa posisi UUPA telah mengalami distorsi dan melemah secara hukum,” katanya.

Senator Fachrul Razi, menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah melangkahi kekhususan yang berlaku terhadap Aceh. “MK telah bertindak sangat tidak adil dengan keputusan tersebut dan ini tentunya akan merugikan daerah, bukan hanya Aceh tapi juga daerah khusus lainnya di Indonesia,” sebutnya.

BACA JUGA...  Antisipasi Konser Langgar Syariat, Fachrul Razi Kembangkan Pusat Rapai Aceh 

Dikatakan dia, jika ini terjadi, maka kredibilitas MK terhadap semangat otonomi harus dipertanyakan kembali. “Jangan-jangan MK selama ini  mempunyai agenda yang tersembunyi terhadap daerah dengan UU khusus dengan cara melemahkan hak kekhususan yang dimiliki oleh daerah-daerah yang bersifat khusus,” ujarnya lagi.

UU Nomor11 Tahun 2006 merupakan urat nadi pembangunan di Aceh pasca konflik. UU tersebut merupakan titik kompromi politik pemerintah pusat dengan rakyat Aceh yang ingin melaksanakan otonomi. “Tetapi hari ini UU tersebut di kesampingkan bahkan tidak dirujuk sama sekali dalam mengadili permasalahan yang terjadi di wilayah Aceh,” tegasnya.

Dia pun meminta kepada semua elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan di Aceh, untuk terus mempertahankan dan memperjuangkan UUPA agar tetap memiliki kekuatan hukum yang khusus sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945 pasal 18B. “DPD RI akan terus melakukan pengawasan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2006,” tambah politisi Partai Aceh ini.

BACA JUGA...  Pakar Aceh Wilayah Bireuen: Stop "Putar Film" Soal Dana Hibah 2 Triliyun, Eksekutif - Legislatif Harus  Cari Solusi

Bukan hanya MK, Senator Fachrul Razi menegaskan bahwa semua lembaga negara yang mempunyai kepentingan nasionalnya di Aceh harus menghormati keberadaan UU Nomor 11 Tahun 2016, Kepala Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. “Kepada Pemerintah Aceh dan DPRA agar dapat melakukan upaya-upaya politis dan diplomatis dalam memperkuat posisi UUPA dengan UU nasional lainnya. Harus ada ketegasan dan political will dari Presiden dalam melihat UUPA sebagai UU yang bersifat khusus,” tutup Fachrul. (TM)

Berita Terkait

Satgas PDB Asel Intensifkan Penanganan Pengungsi Trumon
Banjir Kembali Rendam Pante Bidari, Aktivitas Warga Lumpuh Total 
Saiful Bahri Terpilih Sebagai Geuchik Meunasah Panton Labu
PSI Aceh Dukung Sugiono Gantikan Gibran sebagai Wapres
DPC Gerindra Tangsel: Kita Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres
Banjir Berulang, Warga Trumon Kembali Mengungsi 
Iskandar Terpilih Ketua DPD II Partai Golkar Simeulue
Rumah Terbakar, Janda dan Tiga Anak Kehilangan Tempat Tinggal

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:02 WIB

Satgas PDB Asel Intensifkan Penanganan Pengungsi Trumon

Senin, 16 November 2026 - 17:39 WIB

Saiful Bahri Terpilih Sebagai Geuchik Meunasah Panton Labu

Minggu, 15 November 2026 - 20:32 WIB

PSI Aceh Dukung Sugiono Gantikan Gibran sebagai Wapres

Minggu, 15 November 2026 - 20:28 WIB

DPC Gerindra Tangsel: Kita Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres

Minggu, 15 November 2026 - 20:17 WIB

Banjir Berulang, Warga Trumon Kembali Mengungsi 

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

Bupati Aceh Barat: Pentingnya Sertifikasi Halal

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:39 WIB

Satgas PDB Asel menyalurkan bantuan sambil memantau kondisi di lokasi.(Foto/mediaaceh.co.id/istimewa).

PEMERINTAHAN

Satgas PDB Asel Intensifkan Penanganan Pengungsi Trumon

Selasa, 17 Nov 2026 - 16:02 WIB

Bupati Aceh Utara Ayah Wa saat melakukan peninjauan pekerjaan jalan di Kota Panton Labu, Selasa (17/11).

PEMERINTAHAN

Bangkit Pascabencana, Aceh Utara Terus Berbenah

Selasa, 17 Nov 2026 - 15:08 WIB

Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, SE., MM

PEMERINTAHAN

Ayah Wa: Banjir di Aceh Utara Harus Ditangani Secara Menyeluruh 

Selasa, 17 Nov 2026 - 12:22 WIB