BANDA ACEH (MA) – Menjelang hari raya idul fitri 1444 H di tahun ini, para rekanan Pemko Banda Aceh kembali menjerit, pasalnya hingga menjelang hari kemenangan itu sejumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 lalu juga belum dibayar.
“Pekerjaannya sudah dituntaskan pada tahun lalu, namun pembayarannya juga belum selesai dibayar oleh pemko Banda Aceh. Menjelang hari raya idul fitri dimana kebutuhan meningkat, kondisi ini sungguh memilukan,” ungkap ketua Suara Independen Mahasiswa Kota (SIMAK) Ariyanda Ramadhan, Selasa, 18/04/2023.
Menurut Ariyanda, masih banyaknya pekerjaan yang dibayar oleh Pemko Banda Aceh disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, terlepas Pj Walikota mau jujur atau tidak, akibat rasionalisasi anggaran yang dilakukan pada APBK Perubahan tahun anggaran 2022 hanya sebagai wacana merubah dan menambah program ala Bakri Siddiq serta menambah pokir DPRK tanpa menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) walaupun kondisi sudah tidak covid-19 lagi, justru mengakibatkan hutang Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq dikabarkan mencapai Rp 86 Milyar padahal belum sampai setahun menjabat.
Faktor kedua, lanjut Ariyanda, Pj Walikota Banda Aceh lebih memprioritaskan pembayaran kegiatan Pokok Pikiran (Pokir) DPRK Banda Aceh.
Menurut Ariyanda, dampak dari kebijakan Bakri Siddiq ini membuat banyak rekanan harus ikat pinggang bahkan berkemungkinan berpuasa disaat para dewan sudah lebaran.
“Sayangkan, banyak rekanan yang terkadang harus ngutang untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, namun hak nya tak dibayarkan bahkan sudah 4 bulan tahun anggaran 2023 berjalan. Lebih sedihnya lagi ketika kebutuhan megang dan lebaran tak dapat dihindari, namun uang nya juga tak kunjung dibayar oleh Pemko Banda Aceh,”katanya.
Ariyanda melanjutkan, dampak berikutnya bisa saja secara langsung atau tidak langsung Pj Walikota sudah berperan dalam merusak hubungan harmonis keluarga rekanan yang terdesak secara kebutuhan ekonomi namun uangnya masih tertahan. “Jadi slogan meutaloe wareh yang didengungkan Pj Walikota ini akan semakin hambar jika akibat kebijakan Pj Walikota ini berdampak kepada merusak hubungan rumah tangga para rekanan yang terjepit ekonomi menjelang lebaran sementara uang nya masih belum dibayarkan,” sebutnya.
Ariyanda mengatakan jika Pj Walikota menggunakan nurani seharusnya sebagai pemimpin dia benar-benar mengerti kesulitan rekanan dan buruh, namun sepertinya selain pencitraan dan pokir dewan Pj Walikota terkesan abai begitu saja.
“Jangan sampai pencitraan Pj Walikota beli baju lebaran untuk 9 anak yatim yang dibesar-besarkan. Namun, malah membuat orang lain yakni para rekanan dan buruh menjadi serasa yatim jelang lebaran karena kebutuhan mendesak banyak sementara uangnya masih belum dibayar pemko hingga menjelang lebaran,”tutupnya.(R).
