Bireuen, MEDIAACEH.co.id – Politisi yang satu ini, memiliki kapasitas dan latar belakang yang bagus ditengah masyarakat Bireuen dan Peusangan. Ia adalah Rusyidi Mukhtar, S.Sos., atau yang akrab disapa Ceulangik.
Dia merupakan politisi dari Partai Aceh bentukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pasca Aceh Damai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM, pada 15 Agustus 2005 silam
Rusyidi Mukhtar kepada media ini, Jum’at,(08/7/2022) menuturkan, Ia (Rusyidi Mukhtar) telah bertekad dan berkomitmen untuk menuju parlemen Aceh sebagai Bakal Calon Legislatif Aceh (Bacaleg) DPRA dari Partai Aceh di Pemilu 2024 nantinya.
Bahkan mencuatnya beberapa figur caleg lainnya kepermukaan publik baru baru ini, telah hangat diperbincangkan ditengah masyarakat Bireuen dan kalangan eks Kombatan GAM atau Komite Peralihan Aceh (KPA).
Rekam jejak Rusyidi Mukhtar S.Sos, juga anggota KPA Wilayah Batee Iliek, merupakan wadah tempat berkumpulnya para Eks militer GAM di Aceh. Selama ini telah dipercayakan oleh ketua DPW Partai Aceh/KPA, dibawah pimpinan Panglima Tgk Darwis Jeunieb.
“Bila nanti saya diberikan kepercayaan oleh DPW pimpinan Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh (KPA) serta masyarakat di Dapil Bireuen. Insya Allah kedepannya pada Pemilu 2024, saya siap maju sebagai Caleg DPRA,” ungkapnya.
Selain itu, Rusyidi Mukhtar menyebutkan bahwa ia sudah sangat optimis dan yakin, selalu siap berpartisipasi dalam menyukseskan pesta demokrasi di tahun politik 2024 mendatang.
Bukan hanya tanpa alasan, Rusyidi Mukhtar pun memberitahukan mengapa dirinya siap maju sebagai Caleg DPRA. Pertama, dirinya sudah dua kali maju dan menjadi Anggota DPRK dari fraksi Partai Aceh, 2 kali berturut turut dari Dapil Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng dan Jangka. ia juga dipercayakan menduduki pada posisi sebagai Ketua DPRK Bireuen hingga sekarang ini.
Kedua, tujuan dirinya menuju DPR Aceh yang pastinya adalah untuk menampung aspirasi rakyat dan memperjuangkan segala bentuk kepentingan hajad masyarakat Bireuen, mulai dari berbagai ketertinggalan pembangunan disegala sektor kebijakan publik, seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana publik, jalan umum, jembatan, seperti pembangunan jaringan Irigasi masyarakat petani, selama ini masih ada sawah warga yang tadah hujan, tentu sangat sulit memperoleh sumber aliran air, agar bisa dialiri ke sawah masyarakat petani.
Begitu juga dengan pembangunan jalan usaha tani, dalam upaya untuk memudahkan konektivitas aktivitas perekonomian masyarakat petani dipelosok pendalaman, karena kebanyakan masayarakat di kotajuang ini yang berjuang mencari sumber razeki ekonominya rata-rata ke kebun, pembangunan jalan dan jabatan masih banyak tidak layak dilalui oleh petani serta bagaimana masalah pembangunan bagi masyarakat pesisir nelayan Bireuen, ujarnya Rusyidi Mukhtar S.Sos juga ketua DPRK Bireuen ini.
Rusyidi juga bertekad akan memperjuangkan regulasi (Qanun) Aceh yang berpihak diatas kepentingan Rakyat Aceh, berdasarkan perjanjian perdamaian dalam Nota Kesepahaman Mou Helsinki RI-GAM dan UUPA Nomor 11 Tahun 2006. Ia juga akan mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan porsi sistem pembangunan APBA yang adil dan merata bagi setiap kabupaten/Kota di Aceh.
Apalagi, lanjutnya, dengan kondisi mirisnya tingkat kesejahteraan rakyat, ditengah hempitan perekonomian Aceh yang selama ini,” kita lihat fakta kehidupan masyarakatnya masih menderita, hidup rata rata dibawah garis kemiskinan, ditambah minimnya lapangan kerja yang ada di negeri Aceh,” tuturnya.
Dirinya akan memperjuangkan setiap kebijakan pembangunan di sektor pendidikan, agar lebih baik dan berkualitas serta meningkatnya kesejahteraan para guru non PNS, ditambah adanya peningkatan jumlah anggaran APBA pada institusi pendidikan Dayah/Pesantren di Aceh secara Adil tanpa Diskriminasi. Dengan adanya sumber anggaran untuk bantuan kesejahteraan dewan guru setiap bulan yang memadai atau layak.
“Sehingga kedepan kita minta bagaimana kehadiran Pemerintahan Aceh dalam meningkatnya pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan bermutu bagi rakyat Aceh. Bila saya nanti terpilih dan dipercaya oleh masyarakat, secara bersama dengan rekan rekan dan teman teman dari Dapil Bireuen dan komisi terkait di DPRA, beserta dengan jajaran Eksekutif dari unsur Pemerintah Aceh akan memperjuangan kepentingan kebutuhan hajad terdesak masyarakat banyak,” ujarnya Rusyidi.
Sedangkan pada point ketiga, Rusyidi Mukhtar bertekad untuk memperjuangkan secara bersama terkait butir- butir, soal point point Nota Kesepahaman MoU Helsinki beserta UUPA, agar perjanjian Aceh Damai antara GAM dan RI bisa terealisasi seutuhanya secara menyeluruh ditengah rakyat Aceh.
“Tentu banyak hal yang harus diperjuangkan secara bersama untuk kepentingan masa depan rakyat Aceh, namun semua itu tidak dapat saya lakukan sendiri tanpa ada dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak dan unsur kalangan masyarakat Bireuen khususnya, dan rakyat Aceh pada umumnya,” bebernya.
Rusyidi Mukhtar dikalangan masyarakat Peusangan dan Bireuen, tentu sudah tidak asing lagi dengan dia Ceulangik, selalu dekat dan beradaptasi dengan berbagai unsur lintas kalangan masyarakat.
Apalagi saat ini Rusyidi Mukhtar dipercayakan juga menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Almuslim Peusangan. Komunikasi yang dibangun Rusyidi, saat ini telah membuat masyarakat bisa dengan mudah lebih dekat dengannya, karena tanpa melihat sebuah jabatan publik yang ia pikul, sehingga sikap komunikatif dan aspiratif yang melekat pada figur Rusyidi Mukhtar S.Sos telah dijalankannya sebagai tugas pengabdiannya ditengah masyarakat Kota juang.
Rusyidi Mukhtar juga lebih responstif dan begitu perduli, sering turun ketengah masyarakat, melihat langsung aspirasi masyarakat dengan menampung segala bentuk keluhan dan persoalan kebutuhan masyarakat diberbagai kecamatan di kabupaten Bireuen.
Kemudian dirinya juga sering mengontrol dan kawal secara bersama sama, dalam setiap tahapan mekanisme penganggaran, diberbagai lintas komisi terkait menjelang sidang paripurna persetujuan legislatif DPRK, atas setiap usulan program pembangunan dari tim Eksekutif TAPD terkait aspirasi masyarakat, mulai Musrembang tingkat Gampong, Musrembang, Kecamatan hingga Musrembang Kabupaten, agar bisa ditindaklanjuti nya sesuai kemampuan sumber anggaran yang ada pada setiap pembahasan APBK antara tim Eksekutif dan Legislatif.
Berbagai program yang menyentuh masyarakat telah ia realisasikan seperti program sosial dan pembangunan infrastruktur publik di Kabupaten Bireuen.
“Saya hanya ingin menjalankan amanah ini sebaik mungkin, agar masyarakat benar-benar merasakan dampak manfaatnya,” sebut Rusyidi Mukhtar dengan nada ciri khas sosok cerminan wakil rakyat ini.
Tekad Komitmen dan sikap konsisten dirinya menuju ke Parlemen Aceh menjadi Bakal calon Legislatif anggota DPRA dari Partai Aceh pada pemilu Pileg 2024 mendatang, tentu sudah tidak dapat diragukan lagi.
Bahkan Rusyidi sudah mempersiapkan diri, jauh-jauh hari dengan segala visi misi yang nantinya ingin dia wujudkan, dengan segala kekuatan dan sikap optimisnya dalam melakukan sosialisasikan ketengah masyarakat luas di akar rumput, hingga kepelosok pendalaman Gampong di Kabupaten Bireuen.
Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan langkah awal kesiapan dirinya, bahwa jika ia terpilih nanti dengan Kehendak Allah SWT. Dengan mendapat kepercayaan dari pimpinan Partai Aceh serta kalangan masyarakat, agar mampu berbuat demi memajukan pembangunan Bireuen dari segala lini dan aspek.
“Insya Allah, saya siap menjemput program kesejahteraan bagi rakyat Aceh, akan menjembatani amanah aspirasi masyarakat dengan memperjuangkan hak kesejahteraan. Serta adanya pengalokasian anggaran yang memadai di Badan Reintegrasi Aceh (BRA),” tuturnya lagi.
Lanjutnya Rusyidi Mukhtar, dalam mendukung penguatan Perdamaian Aceh yang berkelanjutan dan bersinambungan secara tuntas, termaksud bagaimana adanya sumber anggaran dari APBA, hingga mendorong langkah upaya proses tahapan pendataan lahan di setiap kabupaten atau kota di Aceh.
Percepatan pembagian 2 hektar lahan pertanian dan modal kerja bagi kalangan eks kombatan GAM, perlu juga didukung dengan program pemberdayaan ekonomi kalangan eks TNA, eks Tapol atau Napol GAM dan masyarakat korban konflik Aceh yang mencerminkan keadilan, terangnya.
Tambahnya, Bagaimana Idealnya dalam setiap rumusan kebijakan anggaran pembangunan di Aceh, ada suatu porsi pembagian “Kue APBA” oleh kader parlok dan parnas dalam Parlemen di DPRA. “Harapan kita semua bisa mengakomodir kebutuhan kesejahteraan rakyat, sehingga bisa terwujudnya pertumbuhan ekonomi ditengah masyarakat Aceh secara berkelanjutan”. cetusnya Ceulangik eks TNA sayab Militer GAM Wilayah Batee Iliek Bireuen.
Berkat usaha, doa dan dukungan dari rakyat Aceh serta perjuangan oleh rekan rekan dari kalangan GAM. Rusyidi Mukhtar berhajad, ingin merealisasikan segala kebutuhan aspirasi masyarakat dapil Bireuen dan Rakyat Aceh pada umumnya, mencerminkan keadilan sosial yang merata”.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
