Laporan | Jalaluddin Zky
Sabang (MA) – Bak Ratoeh Geleng, semua Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (DPRK) Sabang mengangguk kepalanya sehingga, secara aklamasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang “Sah”. Demikian disampaikan oleh Fraksi Partai Aceh (PA) Kota Sabang, yang dibacakan oleh Agus Adhiyatsyah, S.Si, dan Fraksi Partai Nasional (Parnas) Bersatu yang dibacakan oleh Ryani Mutia Rahman,SE.
Menurut Fraksi PA Kota Sabang, sebelum menyampaikan pendapat pihaknya dahulu telah mempelajari dan menelaah semua yang disampaikan dengan berpedoman pada pidato Walikota Sabang terhadap nota keuangan dan rancangan Qanun tentang APBK Sabang tahun 2021, pada rapat paripurna pertama yang digelar tanggal 24 November 2020 lalu.
Kemudian juga melihat hasil rapat yang dilakukan badan anggaran DPRK terhadap nota keuangan dan rancangan Qanun tentang APBK Sabang tahun 2020, yang disampaikan pada rapat paripurna tanggal 28 November 2020 serta hasil laporan rapat ke-empat gabungan komisi DPRK Sabang, tanggal 28 November 2020.
Maka itu, hasil kerja DPRK Sabang terhadap APBK tahun 2021 yang telah disepakati bersama antara DPRK Sabang dengan Walikota dengan rincian masing-masing anggaran Pendapatan sebesar Rp.696.375.355.356., anggaran Belanja sebesar Rp.791.433.479.614 dan anggaran Pembiayaan sebesar Rp.96.058.124.258. Diharapkan akan digunakan tepat sasaran sekaligus menjadi momentum untuk bangkit bersama dalan suasana pandemi Covid-19 dalam menggapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sabang.
Selanjutnya Fraksi PA Kota Sabang saat menyampaikan pendapat akhir meminta perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh seperti mengoptimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan meningkatan pengawasan penagihan pajak dan retribusi daerah sehingga, dapat meminimalisasi kebocoran-kebocoran teknis maupun non teknis yang mungkin terjadi., demikian disampaikan Fraksi PA Kota Sabang, pada rapat paripurna ke 5 masa sidang I tahun 2020-2021 di ruang sidang utama DPRK Sabang, Senin (30/11/20) kemarin.
Sementara itu, Fraksi Parnas Bersatu Kota Sabang dalam penyampaian pendapat akhir rapat paripurna ke 5 masa sidang I tahun 2020-2021 yang dibacakan anggota DPRK Sabang dari Partai Demokrat Ryani Mutia Rahman, SE menyampaikan, bahwa pihaknya setelah mendengar pendapat dan saran yang berkembang pada saat rapat Fraksi Parnas Bersatu, terhadap rancangan Qanun Kota Sabang, tentang APBK tahun anggaran 2021 maka, Parnas Bersatu Kota Sabang menyampaikan beberapa poin.
Sebelumnya Parnas Bersatu mengapresiasi komitmen Walikota Sabang, berserta tim anggaran Pemko Sabang dan semua perangkat daerah yang telah menyusun ABPK Sabang tahun 2021. Dimana pihak Pemko Sabang dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berpanut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019.
Kemudian, Parnas Bersatu Kota Sabang memaklumi mengenai keterlambatan pengajuan nota keuangan yang pernah disampaikan Walikota Sabang, sehingga tidak mengakibatkan tidak optimalnya pembahasan anggaran ditingkat DPRK Sabang, hal itu, dikarenakan waktu yang sempit. Pun demikian, pembahasan dapat berjalan cepat dan baik dengan sasaran memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh sebab itu, sebaiknya kondisi ini janganlah dijadikan modus oleh TPAD pada setiap tahunnya, DPRK tidak maksimal dalam membahas dan menelaah program-program yang diajukan oleh OPD.
Disisi lain Parnas Bersatu juga menyorot jumlah rencana penerimaan pembiayaan pada asumsi SILPA tahun berjalan untuk menutupi defisit anggaran pada rancangan APBK tahun anggaran 2021 yang mencapai 96 Milyar lebih, nilai ini sangatlah besar mengigat angka SILPA yang diajukan pada RKA BPKD sesuai dengan SIPD hanya sebesar 40 milyar. Oleh karena itu diingatkan kepada TAPK agar, dapat meninjau kembali besaran SILPA pada rencana APBK 2021, jangan sampai jumlah belanja yang telah direncanakan menjadi gagal bayar pada anggaran tahun 2021.
Kemudian besarnya belanja pegawai pada R. APBK Tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 290.000.000.000 lebih dan belanja barang jasa sebesar Rp.203.000.000.000 lebih yang nilainya mencapai 62,4 persen, semua itu disebabkan karena adanya kenaikan anggaran pada jenis tunjangan pegawai atau TPP sebesar 12 Milyar., demikian disampaikan Fraksi Parnas Bersatu DPRK Sabang.
Pun ada sorotan dari Parnas Bersatu yang selama ini keras mengkritisi namun, usai penyampaian pendapat semua anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna ke 5 masa sidang I tahun 2020-2021 berjumlah 18 orang dari 20 anggota dewan DPRK Sabang, seluruh mengangguk-ngangguk setuju…hore akhirnya kompak kembali.(*).
