LSM Kompak Mulai Tagih Janji Kajari Abdya

Senin, 27 Januari 2020

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Kompak, Saharuddin

Koordinator Kompak, Saharuddin

Abdya (MA) Kasus dugaan SPPD Piktif yang melibatkan 24 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya yang masih belum ada titik terang membuat sejumah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menagih janji Kajari setempat. Salah satunya, LSM Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (Kompak).

Dalam rilis yang diterima mediaaceh.co.id, Koordinator Kompak, Saharuddin meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Abdya untuk segera mengumumkan terkait perkembangan dan kepastian dari kasus tersebut.

“Sampai saat ini kita melihat belum ada titik terang dan peningkatan dari kasus tersebut. Padahal Kajari sendiri pernah berjanji kalau perkembangan kasus tersebut akan di umumkan pada bulan Desember 2019 dulu,” tegas Saharuddin.

BACA JUGA...  Nikson Matuan Resmi Diserahkan Ke Kejaksaan Wamena

Menurut Saharuddin, bagusnya Kajari segera mengumumkan perkembangan dan kepastian terkait kasus tersebut  kepublik. Sehingga jelas, kasus tersebut bisa dilanjutkan ke proses penyidikan atau dihentikan .

Lebih tegas, Saharuddin menilai dalam kasus tersebut sebetulnya sudah ada beberapa alat bukti yang mendukung untuk ditingkatkan ketahap penyidikan, karena selain hasil temuan audit pihak BPK RI, pihak Kajari sendiri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap makapai lion air dan hasilnya memang fiktif.

“Apalagi para anggota dewan tersebut juga pernah membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan terakhir mereka mengaku dan bersedia untuk mengembalikan kerugian negara. Itukan bisa dijadikan alat bukti yang sangat kuat,” papar Saharuddin.

BACA JUGA...  Judi Sabung Ayam Terbesar Ada di Sabang

Pada kesempatan itu, Saharuddin juga menyebutkan, kalaupun Kajari Abdya berpendapat lain karena mereka sudah ber itikad baik dan telah mengembalikan kerugian negara maka bunyi pasal 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, juga bisa dipertanyakan.

“Dimana dalam pasal tersebut sangat jelas disebutkan yang bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus unsur tindak pidana korupsi. Untuk sementara ini kita masih mempercayakan dan yakin kalau Kajari Abdya lebih proporsional dan mampu untuk menuntaskan kasus tersebut,” tegas Saharuddin.

BACA JUGA...  Terdakwa Sunardi Ungkap JPU Sempat Memeras Dirinya Sebesar Rp 110 Juta

Terakhir, dalam rilis tersebut, Koordinator Kompak itu menegaskan, kalau proses penyelidikan kasus tersebut akan dihentikan, maka pihaknya akan mempelajarinya kembali serta mengupayakan kepenegakan hukum yang lebih tinggi.

“Kita akan ke Kajati atau KPK lansung. Apalagi kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 1 Miliar lebih. Semua ini kita lakukan menyangkut dengan keadilan dan kepastian hukum. Insyaallah LSM Kompak akan terus mengawal kasus dugaan SPPD fiktif ini,” tuntas Saharuddin.(Red)

Berita Terkait

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros
JMSI Dukung Kapolda Sumut Miskinkan Bandar Narkoba dan Perjudian
Bendahara DPO, Setahun Lalu Tinggalkan Desa, Keuchik Jadi Tumbal
Pejabat PUPR dan Kontraktor Terseret Korupsi Proyek Jalan
YARA Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling
Operasi Patuh Seulawah 2026, Polres Asel: Tindak Pelanggaran 510 Kali Teguran dan 25 Kali Tilang
Pria Bercadar Ditangkap Satreskrim Polres Aceh Barat 
AM2S Gedor PN Kuala Simpang, Soroti Kasus PT Semadam

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:49 WIB

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros

Rabu, 18 November 2026 - 18:09 WIB

JMSI Dukung Kapolda Sumut Miskinkan Bandar Narkoba dan Perjudian

Kamis, 12 November 2026 - 18:58 WIB

Bendahara DPO, Setahun Lalu Tinggalkan Desa, Keuchik Jadi Tumbal

Selasa, 10 November 2026 - 17:49 WIB

Pejabat PUPR dan Kontraktor Terseret Korupsi Proyek Jalan

Senin, 9 November 2026 - 17:10 WIB

YARA Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling

Berita Terbaru

Ilustrasi

HUKOM

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:49 WIB

PEMERINTAHAN

Faisal Bongkar Kekeliruan Narasi Sri Radjasa Soal Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 18:16 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP.,

PEMERINTAHAN

Harga Komputer Disorot TTI, Ini Penjelasan Disdik Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:54 WIB