Banda Aceh (MA)- Lima Lembaga Mahasiswa dan OKP yang terdiri dari Muhammad Hasbar Kuba, Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA), Isra Fuadi, Ketua Ikatatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simeulue (IPPELMAS), T Wariza Aris Munandar, Ketua Komisariat Cut Meutia, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Banda Aceh, Irsal Hadi, Wakil Ketua DPW FOPBINDO Aceh, dan Muhammad Haykal, Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Senin 4 November 2019 berkumpul di Kantin Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
“Lima Lembaga Mahasiswa dan OKP ini berkumpul, membahas isu tentang larangan Celana Cingkrang dan Cadar di Instansi Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi,” ujar Hasbar Kuba kepada media ini, Senin 4 November 2019 di Banda Aceh.
Menurut Hasbar, Menteri Agama harus menjelaskan kepada masyarakat Aceh tentang hal tersebut, karena dianggap telah melanggar HAM.
“Kita berharap, Bapak Menteri Agama pulang ke kampunglah sesekali, agar bisa menjelaskan apa urgensi dari peraturan larangan Cadar dan celana cingkrang tersebut. Mengingat 90 persen rakyat Aceh beragama Islam dan sangat banyak pengguna Cadar dan Celana Cingkrang di Aceh,” ungkap Koordinator Kaukus Peduli Aceh ini.
Hal senada juga diutarakan T. Wariza Aris Munandar yang mengatakan, bahwa Menteri Agama seharusnya lebih mengutamakan hal hal yang penting terlebih dahulu, seperti persoalan Haji, Toleransi beragama yang harus dijaga di Indonesia.
“Jangan justeru malah membuat statement yang membuat kontroversi dikalangan masyarakat, sehingga masyarakat terusik kenyamanannya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Simeulue Isra Fuadi mempertanyakan, kenapa Menteri Agama membuat aturan larangan cadar dan celana cingkrang tapi malah membiarkan wanita tanpa hijab dan berbikini berkeliaran tanpa ada larangan.
Lebih lanjut Wakil Ketua DPW FOPBINDO menambahkan, bahwa larangan cadar dan celana cingkrang merupakan suatu tindakan yang diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu, karena sejatinya hal tersebut (menggunakan cadar dan celana cingkrang) bukanlah perbuatan kriminal dan tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak melanggar hak orang lain.
“Sudah selayaknya, Lembaga Kementerian Agama lebih mementingkan unsur toleransi terhadap kebijakan yang dikeluarkannya, termasuk terhadap hal tersebut,” tutupnya. (R)
