Admin | Kamis, 29 Agustus 2019 | 23.32
mediaaceh.co.id (ADC) – Majelis Pers menegaskan, Dewan Pers bukan lembaga verifikasi dan legalisasi. Hal tersebut disampaikan melalui siaran pers yang diterima MEDIAACEH. Com, Kamis, 28 Agustus 2019.
“Dalam sejarah lahirnya Majelis Pers Independen (MPI) dari rahim reformasi yaitu pada tahun 1999, yang merupakan prakarsa dan buah pemikiran dari 28 organisasi pers reformis dan dipelopori oleh KWRI kala itu, untuk merumuskan berbagai hal berkaitan dengan kemerdekaan pers,” ungkap Sekjen Majelis Pers yang juga ketua umum KWRI, Ozzy Sulaiman Sudiro.
Ozzy menjelaskan, Majelis Pers berhasil menyusun kode etik wartawan dan menyerahkan rumusan Rancangan Undang-Undang tentang Pers ke DPR RI.
“Itulah yang membidani lahirnya Undang Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers. Secara konstitusi Undang Undang tersebut mengamanahkan dibentuknya Dewan Pers independen,” katanya.
Karena Dewan Pers warisan produk rezim orde baru, Sebutnya. Itu telah dinyatakan demisioner oleh Yakob Utama, sebagai Pelaksana Harian Dewan Pers saat itu di hadapan para pimpinan organisasi-wartawan pada tanggal 5-7 Agustus tahun 1999 di hotel Topas Bandung, yang juga merupakan rangkaian kegiatan selumnya, yaitu rapat kordinasi (Rakor) Departemen Penerangan pada tanggal 26-28 Mei tahun 1999 di Hotel Garuda Malioboro, Yogyakarta, dihadiri sejumlah pimpinan organisasi wartawan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
