Abdya (ADC) Berkembangngya isu pembelian mobil dinas baru Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) yang dilakukan secara penunjukan langsung dan menui pro dan kontra dari sejumlah kalangan, akhirnya mendapat tanggapan serius dari Pemkab setempat.
Tanggapan itu langsung dilontarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Drs Thamrin kepada sejumlah awak wartawan. Kamis (25 Juli 2019). Menurutnya, pembelian kendaraan dinas dengan jenis Nissan Elgrand seharga Rp. 1 miliar lebih itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta aturan yang ada.
“Pembelian kendaraan dinas baru untuk bupati tersebut sangat beralasan. Kendaraan dinas sebelumnya yang dibeli semasa pemerintahan bupati Jufri Hasanddin telah berusia 5 tahun dan sudah sangat layak untuk diganti,” kata Sekda Thamrin.
Lebih lanjut, Sekda Thamrin mengakui, pembelian kendaraan itu berdasarkan Permen nomor 7 tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengatur standar maksimal kapasitas mesin kendaraan dinas untuk pejabat daerah, mulai dari gubernur hingga pejabat eselon V.
“Dalam Permen itu yang dihitung dengan saturan sentimeter kubik (cubic centimeter/cc). Untuk kendaraan dinas bupati memakai mobil dinas tipe sedan 2500 cc dan tipe jeep 3200 cc sedangkan wakil bupati tipe sedan 2200 cc dan jeep 2500 cc. Pimpinan DPRK menggunakan mobil dinas tipe sedan atau minibus 2200 cc dan 2000 cc,” jelas Sekda.
Sekda juga menyebutkan, terkait pembeliaannya dilakukan dengan penunjukan langsung (PL) dalam proses pembelian dilakukan sesuai dengan aturan. “Pengadaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan, selanjutnya jika kebutuhan telah jelas maka dilakukan identifikasi penyedia,” katanya.
Dalam hal penyedianya, lanjut Sekda, teridentifikasi hanya satu, maka dilakukan penunjukan langsung. “Hal ini sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018. Mengapa harus Nissal Elgran dengan cc 2488, karena disesuaikan dengan besaran anggaran,” sebut Sekda.
Tingkatan cc tersebut, sambung Sekda, adalah batasan maksimal yang boleh digunakan dalam pembelian kendaraan dinas, tidak boleh melebihi ketetapan yang telah diatur. Namun pejabat daerah diperbolehkan menggunakan kendaraan yang cc-nya lebih rendah, jika keuangan di daerah tidak memadai untuk membeli mobil dengan cc lebih tinggi.
“Pembelian mobil dinas baru ini disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, sehingga pilihan pembelian jatuh pada Nissan Elgrand dengan harga Rp.1 miliar lebih dengan sumber dana APBK 2019,” terang Sekda.
Pada kesempatan itu, Sekda juga menegaskan, dalam pengadaan mobil dinas baru untuk bupati itu tidak ada yang salah dan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Begitu juga dengan pembelian kendaraan dinas pimpinan DPRK dan camat dalam APBK perubahan nantinya,” tuntasnya.(TM).
