Pemerintah Aceh Akhirnya Cabut Rekomendasi PT EMM

Senin, 22 April 2019

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh (ADC)- Pemerintah Aceh akhirnya mencabut Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 545/12161, tanggal 8 Juni 2006, dengan pernyataan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republnk Indonesia (ESDM) melalui surat No. 545/6320, tanggal 18 April 2019, perihal Pencabutan rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 545/12161, tanggal 8 Juni 2006 terhadap PT EMM.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga meminta kepada BKPM-Rl, untuk meninjau/mengevaluasi kembali Keputusan Kepala BKPM -RI Nomor 66/ 1/ IUP/ PMA/2017, tgl 19 Desember 2017, perihal pemberian IUP kepada PT. EMM, dengan menyurati Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI), dengan surat Gubernur Aceh No. 545/6321., tanggal 18 april 2019, perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BKPM-RI No. 66/1/IUP/PMA/2017.

BACA JUGA...  Irwandi Yusuf Berzirah Ke Makam Abuya Djamaluddin Wali

Sementara itu, terkait eksploitasi pertambangan Sumber Daya Mineral, khususnya Pertambangan Emas, Pemerintah Aceh memiliki pandangan yang sama dengan seluruh komponen masyarakat Aceh, untuk menyelamatkan /memelihara lingkungan hidup (Aceh Green), dan sektor pertambangan belum menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Aceh pada saat ini.

“Terhadap ijin usaha pertambangan (IUP), yang sudah diterbitkan di masa lalu, Pemerintah Aceh menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung langkah-langkah hukum Iebih lanjut sesuai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” sebut Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, saat gelar konfrensi pers di ruang rapat Kantor BAPEDA Aceh, Senin 22 April 2019 di Banda Aceh.

BACA JUGA...  Jaga Ketertiban Udara Lanud MUS Sabang Sosialisasikan Cara Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak

Terkait dikeluarkannya IUP eksploitasi emas di Aceh, Pemerintah Aceh bersama rakyat Aceh menyesalkan adanya berbagai dokumen pendukung hingga diterbitkannya IUP eksploitasi emas di Aceh oleh BKPM-RI, apabila dokumen yang dimaksud terbukti tidak sesuai dengan kekhususan Aceh, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 UUPA.

Nova menegaskan, kebijakan Pemerintah Aceh pada saat ini lebih menitikberatkan pada sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang memungkinkan berbagai pelaku usaha dapat bangkit secara bersamasama dengan dukungan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

BACA JUGA...  Meski di Aliran Irigasi, Lamkuk Tetap Kering

“Hal itu, sebagai langkah nyata Pemerintah Aceh, terkait tindak Ianjut penyelesaian polemik IUP P.T. EMM. Semoga dengan langkah yang diambil dapat segera menuntaskan masalah ini.” tegas Plt Gubernur Aceh. (Ahmad Fadil)

Berita Terkait

Faisal Bongkar Kekeliruan Narasi Sri Radjasa Soal Aceh
Harga Komputer Disorot TTI, Ini Penjelasan Disdik Aceh
Soal Aceh Disorot Sri Radjasa, Faisal Buka Fakta Sebenarnya
Bupati Aceh Barat: Pentingnya Sertifikasi Halal
Satgas PDB Asel Intensifkan Penanganan Pengungsi Trumon
Bangkit Pascabencana, Aceh Utara Terus Berbenah
Ayah Wa: Banjir di Aceh Utara Harus Ditangani Secara Menyeluruh 
Banjir Kembali Rendam Pante Bidari, Aktivitas Warga Lumpuh Total 

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 18:16 WIB

Faisal Bongkar Kekeliruan Narasi Sri Radjasa Soal Aceh

Rabu, 18 November 2026 - 17:54 WIB

Harga Komputer Disorot TTI, Ini Penjelasan Disdik Aceh

Selasa, 17 November 2026 - 20:39 WIB

Bupati Aceh Barat: Pentingnya Sertifikasi Halal

Selasa, 17 November 2026 - 16:02 WIB

Satgas PDB Asel Intensifkan Penanganan Pengungsi Trumon

Selasa, 17 November 2026 - 15:08 WIB

Bangkit Pascabencana, Aceh Utara Terus Berbenah

Berita Terbaru

Ilustrasi

HUKOM

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:49 WIB

PEMERINTAHAN

Faisal Bongkar Kekeliruan Narasi Sri Radjasa Soal Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 18:16 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP.,

PEMERINTAHAN

Harga Komputer Disorot TTI, Ini Penjelasan Disdik Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:54 WIB