Banda Aceh | AP,-Selama 8 Tahun Aceh telah menerima dana Otonomi Khusus (Otsus) dari Pemerintah Pusat namun belum bisa merubah Aceh ke Arah lebih.
Hal tersebut diakui oleh anggota DPRA Drs H. Abdurrahman Ahmad Politisi Partai Gerindra dalam wawancara di ruang Rapat Komisi V di lantai II Gedung DPRA Aceh. Kamis 10 Juni 2016
Abdurrahman mengungkapkan bahwa selama 8 Tahun lamanya Aceh telah menerima dana otsus yang jumlahnya begitu besar namun belum bisa membuat angka kemiskinan menurun.
Tidak hanya perekonomian yang buruk dalam masyarakat, namun itu gizi buruk pada sejumlah anak anak di beberapa daerah di pelosok Aceh masih terjadi serta pembangunan Aceh yang dinilai masih jauh dari kata maksimal.
Hal tersebut disebabkan tidak tepatnya penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pengelola anggaran disini pihak Pemrintah Aceh dan Pemerintah Daerah/Kota khususnya.
“Jika ini terus terjadi maka Pasca penerimaan dana otsus nantinya menjadi catatan masa Pemerintahan Aceh terburuk dalam sejarah” papar Abdurrahman
Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Aceh tidak bisa memaksimalkan dana yang berlimpah untuk mensejahterakan masyarakat Aceh yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintahan Aceh atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Abdurrahman menjelaskan seperti fenomena yang terjadi setiap tahun, bahwa anggaran di sektor Pendidikan selalu tidak cukup, sehingga muncul perdebatan antara pihak DPRA dengan Mendagri di Jakarta, padahal dana Pendidikan cakupannya berada di Dinas Pendidikan dan Badan Dayah serta Majelis Perwakilan Dayah dirasa sudah cukup dianggarkan setiap tahunnya.
Menurutnya hal tersebut perlu adanya evaluasi untuk revolusi dalam pengguanaan anggaran.
Sudah saatnya Pansus harus mengevaluasi kinerja pogram-pogram dari dana otsus baik penyebab terjadi terjadinya hal yang demikian dan apa solusi yang harus dijalankan sehingga dana tersebut bisa membuat masyarakat sejahtera.
“Oleh karena itu perlu adanya Good Will dari Pemerintahan, bukan hanya bisa menghabiskan anggaran saja” tegas Abdurrahman.(Ndar/Az)
