Bagi mereka, dokumen tersebut menjadi bukti administratif atas tanah yang telah didaftarkan melalui PTSL.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan terus mendorong koordinasi dengan Kantor Pertanahan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pertanahan.
Koordinasi pemerintah daerah dengan Kantor Pertanahan menjadi penting karena pendaftaran tanah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat sebagai pemilik atau penguasa bidang, pemerintah kampung, hingga instansi pertanahan.
Setiap pihak memiliki fungsi berbeda dalam memastikan data dan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Kerja Pemerintah Berikutnya
EMPAT ratus sertipikat elektronik telah berpindah dari proses administrasi pertanahan kepada masyarakat di Kecamatan Bendahara.
Tiga kampung menerima bagian dari pelaksanaan PTSL 2026. Pada saat yang sama, data Kantor Pertanahan yang disampaikan sebelumnya menunjukkan terdapat 1.026 bidang yang didaftarkan melalui program PTSL tahun ini.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan satu hal penting [capaian pendaftaran tanah perlu dibaca berdasarkan tahapan program, bukan hanya dari jumlah dokumen yang diserahkan dalam satu kegiatan].
PTSL bukan berakhir ketika sertipikat dibagikan. Setelah sertipikat berada di tangan masyarakat, ketepatan data, keamanan dokumen, pemeliharaan informasi pertanahan, dan penggunaan hak atas tanah tetap menjadi bagian dari tanggung jawab pemilik dan sistem administrasi pertanahan.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Bupati Aceh Tamiang dan BPN
