Beberapa di antaranya adalah agar pemberian bantuan mempertimbangkan aspek pemerataan, tidak hanya di wilayah Jawa dan Bali. Kedua, menindaklanjuti temuan BPK dan BPKP terkait ketidaklayakan penerima dan ketidaktepatan bantuan.
Dan ketiga, untuk memastikan ketepatan sasaran agar penerima bantuan harus berbasis NIK dan dipadankan dengan data BKN serta penerima program Prakerja.
Dalam upaya pencegahan korupsi, pada Mei 2020 di awal masa pandemi Covid-19 Platform Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) telah mengembangkan fitur baru bernama JAGA Bansos. Pada Maret 2021 KPK kembali meluncurkan Fitur JAGA Penanganan Covid-19.
Fitur baru pada platform JAGA ini memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan bansos dan penanganan Covid-19.
Selain itu, fitur baru ini juga menyediakan literasi seputar bansos dan penanganan Covid-19. Sebagai kanal pencegahan korupsi, KPK mengajak masyarakat mengembangkan kolaborasi yang efektif untuk mengawal pelayanan publik.
Demi penyempurnaan informasi pelayanan publik, JAGA terus melakukan pengembangan pada sektor lainnya. Saat ini JAGA sedang mengembangkan informasi kampus serta pengembangan informasi pada sektor desa. [Syawaluddin]
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
