Banda Aceh | AP – Kami atas nama mantan Gerakan Aceh Merdeka, prihatin atas penangkapan Gubernur Aceh, kami anggap ini juga bentuk KPK tidak lagi menghargai perdamaian Aceh yang susah payah dibangun antara GAM dan RI, karena bisa tercoreng semangat perdamaian itu sendiri. Saya khawatir Aceh bisa berpotensi konflik kembali, bila Indonesia tidak bijak menangani persoalan di Aceh, pasca terhentinya konflik bersenjata di Serambi Mekkah
Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Australia Achehnesse Association (AAA), Tgk. Sufaini Usman Syekhy dalam pernyataan sikap pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Mantan Petinggi GAM yang juga Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Kamis (05/07/2018).
“Kami atas nama lembaga rakyat non pemerintah dan non partai (mantan GAM) melihat persoalan penangkapan Gubernur Aceh terkesan sangat dipaksakan, hal ini terlihat, dimana KPK menyebut Irwandi Yusuf ikut tertangkap tangan, padahal, jelas KPK mendatanginya ke pendopo lalu Irwandi Yusuf langsung digelandang ke Polda Aceh,” kata Tgk. Syekhy.
“Artinya, sesungguhnya Irwandi Yusuf tidak tertangkap tangan seperti yang disampaikan oleh KPK. Ini namanya pembohongan publik,” ujarnya
Pihaknya menilai, OTT KPK di Bumi Serambi Mekkah dianggap telah menciderai perdamaian Aceh, pasalnya, diduga adanya unsur kriminalisasi atas penangkapan Irwandi Yusuf. Dan menurutnya, penangkapan tersebut merupakan indikasi ada kesengajaan atas berita OTT KPK terhadap Gubernur Aceh yang mantan petinggi GAM. Dugaan kuat Irwandi dikriminalisasi dan terkesan sarat dengan kepentingan politik tertentu.
“Kami menilai, terkesan ada upaya melemahkan pemerintahan di bawah mantan petinggi GAM. Ini sangat berbahaya untuk perdamaian Aceh antara GAM dan RI,” tandasnya mengingatkan.
Untuk itu, tambah Tgk. Syekhy, pihaknya meminta seluruh rakyat Aceh, tidak terkecuali kembali bersatu untuk menolak setiap bentuk kriminalisasi terhadap pemimpin Aceh di bawah pemerintahan mantan petinggi GAM oleh Pemerintah Pusat, khususnya menolak penangkapan Irwandi Yusuf oleh KPK karena dinilai tidak transparan.
“Kami meminta Lembaga KPK, untuk mengklarifikasi Irwandi Yusuf bukan tertangkap tangan, tapi beliau ditangkap di Pendopo Gubernur Aceh dan kami meminta kepada KPK, dengan azas praduga tak bersalah, untuk tidak melakukan penahanan terhadap Irwandi Yusuf, karena tidak tertangkap tangan bersama Bupati Bener Meriah,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta kepada seluruh, rakyat Aceh mengedepankan azas praduga tak bersalah, sampai ada keputusan inkrach dari aparat penegak hukum dan jangan cepat menghukum orang lain, dalam hal ini Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, sebelum proses hukum di pengadilan.
“Biarkan KPK bekerja secara independen tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” cetusnya.
Terakhir dalam pernyataan sikap tersebut pihaknya meminta kepada Pemerintah Indonesia, agar berhati-hati dalam menangani dan menyelesaikan masalah di Aceh yang belum tuntas dengan harus mengedepankan semangat perdamaian Helsinki. Dan pihaknya meminta seluruh rakyat Aceh, supaya tetap tenang dan jangan bertindak melawan hukum terkait OTT KPK di Aceh.
“Demikian pernyataan sikap kami supaya semua pihak dapat memahami, bahwa Aceh tidak sama dengan daerah lain dalam menyikapi persoalan yang timbul, karena Aceh perlu pembinaan dalam segala aspek kehidupan pasca perdamaian antara GAM dan RI, demi menjaga perdamaian tersebut secara berkesinambungan,” tegas Tgk. Syekhy. [r]
