JAKARTA | AP- Presiden Joko Widodo meminta Menteri dan Kepala Lembaga betul-betul memastikan proses lelang dapat dilakukan lebih awal. Ia ingin semua kegiatan mulai efektif berjalan pada Januari 2017.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam rapat terbatas yang membahas Revisi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/12/2016) sore.
Selain itu, Jokowi meminta Menteri dan kepala lembaga agar mengawasi area yang rawan serta membuka celah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Mulai dari tahap perencanaan penganggaran sampai implementasi pelaksanaan.
Ia berharap tidak ada lagi proyek yang sudah diijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap kepada pihak terkait modus kongkalikong dengan vendor.
Kemudian lelang fiktif dengan memanipulasi dokumen dan pemenang pengadaan,.
“Tidak boleh terjadi lagi. Sekali lagi tidak boleh terjadi lagi!” tegas Jokowi.
Menueurtnya praktek korupsi seperti itu bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar.
Selain mengoptimalkan pengawasan, Jokowi juga minta setiap kementerian dan lembaga melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Jokowi mendapatkan informasi bahwa total transaksi elektronik pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2016 sudah mencapai Rp 399 triliun.
Kemudian E-katalog tahun 2016 sudah memuat 81.000 produk dengan nilai transaksi Rp 48 triliun.
Ke depan Presiden Jokowi ingin jumlah produk dan nilai transaksi e-katalog lompatannya lebih tinggi lagi.
“Dengan menggunakan teknologi informasi, saya yakin seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih mudah, lebih sepadan, lebih transparan,” jelasnya. [TRIBUNNEWS.COM]
