Banda Aceh (ADC)- Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) melaporkan dugaan Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan V Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Provinsi Aceh.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua LPLA Nasruddin Bahar dan Sekretaris LPLA Delky Nofrizal Qutni kepada media ini, Jum’at 6 September 2019.
Pelaporan tersebut, jelas Nasruddin, berkenaan dengan lelang paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah dan Madrasah pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh dengan total Pagu Anggaran Rp.218.744.319.200, yang terdiri dari 7 (tujuh) Paket pekejaan.
Adapun ketujuh paket tersebut :
1. POP-1 Rehab dan Renov Sarpras Sekolah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen dimenangkan oleh PT. Aceh Lintas Sumatera dengan Nilai Penawaran Rp.36.916.082.036,62.
2. POP-2 Rehab dan Renov Sapras Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang dimenangkan oleh PT. Gold Generation Eng dengan Nilai Penawaran Rp.29.985.314.665,05.
3. POP-3 rehab dan Renov Sapras Sekolah Kabupaten Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara dengan Nilai Penawaran Rp.38.719.310.185,60.
4. POP-4 rehab dan Renov Sarpras sekolah Kabupaten Aceh Jaya, Abdya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil dimenangkan oleh PT. Raya Cipta Mulia dengan Nilai Penawaran Rp.35.628.866.718,45.
5. POP-6 Rehab dan Renov Sarpras Madrasah Kabupaten Aceh Besar, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Timur dimenangkan oleh PT. Sumber Cipta Yoenanda dengan Nilai Penawaran Rp.27.838.277.847,20.
6. POP -7 Rehab dan Renov Sarpras Madrasah Kabupaten Bener Meriah, Aceh Barat, Abdya, Subulussalam, Aceh Selatan, Simeulue dimenangkan oleh PT. Ramaijaya Purna Sejati dengan nilai penawaran Rp.19.442.680.382,70.
7. POP-15 Rehab dan Renov Sarpras Sekolah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Abdya, Simeulue, dimenagkan oleh PT. Harum Jaya dengan Nilai Penawaran Rp.15.528.631.976,74.
Menurut pantauan LPLA, perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang terhadap paket tersebut diatas, tidak memenuhi syarat SKN sehingga penetapan pemenang sudah menyalahi wewenang dan tidak sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BAB III 3.4.3 Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan.
“Pokja Pemilihan V, sudah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” kata Nasruddin.
Selanjutnya, Sekretaris LPLA, Delky Nofrizal menilai, kontrak pekerjaan ke 7 (tujuh) Paket tersebut cacat hukum, karena Pemenang Lelang tidak memenuhi syarat.
“LPLA sudah melaporkan secara resmi kepada Kapolda Aceh dan Kajati Aceh tanggal 3 September 2019. Semoga penegak hukum bisa memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, Delky juga menambahkan, LPLA dalam waktu dekat akan melaporkan juga kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
“Banyak kejanggalan dalam kasus ini, seperti menggabungkan paket pekerjaaan yang seharusnya dikerjakan oleh usaha kecil diwilayah masing masing tapi digabungkan bebrapa kabupaten, sehingga tidak efektif dan tidak efisien, mengingat letak daerah dan wilayah berjauhan. Sebagai contoh, pekerjaan di Kabupaten Simeulue digabungkan dengan Kabupaten Aceh Tengah. Konsultan pengawas juga terlihat janggal, karena dikerjakan oleh perorangan bukan berbentuk badan usaha. Padahal, pekerjaaan bernilai pululuhan milyar rupiah,” pungkas Delky. (R)
Halaman : 1 2 Selanjutnya
