Bupati Bureuen dan Wakil Terapkan Manajemen Senyap

Bireuen (ADC) – Mencuatnya pernyataan dimasyarakat, bahwa seakan tak jelas apa yang telah dilakukan selama enam bulan sudah masa kepemimpinannya, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, H Saifannur S. Sos – Muzakkar A Gani, SH., M.Si menyebutkan manajemen yang mereka diterapkan bukanlah pencitraan, melainkan manajemen senyap.

Hal itu disampaikan Bupati Bireuen, dalam pertemuan dan silaturahmi dengan insan pers di Pendopo Bupati Biteuen, Senin (5/3/2018) malam.

“Kami ini bukan manajemen pencitraan, kami terapkan manajemen senyap, saya tak banyak bicara tapi banyak bekerja, lihat saja nantinya hasil kerja kami,” kata Saifannur.

Berembus isu, bahwa Bupati dan Wakil ada sedikit kerenggangan, Saifannur menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan tidak ada kelompok antara Bupati dan Wakil Bupati.

“Ada isu wabup mengotak-atik kepala dinas, saya tegaskan, wakil bupati itu perpanjangan tangan bupati, kami tetap bersatu, kami tetap seperti dulu dan tak akan berpisah,”ujarnya.

Dikatankannya, program yang difokuskan saat ini adalah mewujudkan dan memperjuangkan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) yang 99 persen akan jadi dibangun di Bireuen.

“Begitu juga dengan pembangunan rumah sakit regional, harus dibangun tahun ini,” tegasnya.

Lanjut Saifannur, persoalan pembangunan jalan di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Fauziah Bireuen, akan segera dilakukan tender pembangunan jalan tersebut dan para pedagang akan dipindahkan agar jalan lebih lebar.

“Tahun depan akan dilakukan kerjasama dengan Jakarta, membangun pabrik pakan ternak, petani jagung tak perlu susah lagi, karena akan ditampung oleh mereka, butuh dana Rp 100 miliar untuk bangun pabrik tersebut,” sebbut Bupati.

Terkait mutasi, katanya, yang menentukan adalah bagus atai tidaknya kinerja perjabat tersebut, Safiannur menyatakan, bahwa tidak ada urusannya dengan pejabat itu.

“Mau saudara, orang matang dan lainnya, kita lakukan sesuai aturan, ikuti fit, siapa yang nilai terbaik dapatkan jabatan itu, kita tak lakukan secara sembrono, minimal sekali ganti dua atau tiga tahun,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati menyebutkan, banyak hal yang telah dilakukan selama enam bulan pemerintahan, terkait tugasnya melakukan pengawasan, koordinasi dan sinkronisasi dan tugas lain yang diberikan bupati.

“Tugas wabup adalah membantu bupati, setiap saat kita lakukan pemantauan dan evaluasi dari kebijakan bupati, kebijakan itu ada di bupati, tidak ada kebijakan pada wakil bupati,” katanya.

Dia melanjutkan, selama menjabat, tugasnya adalah berkeliling seluruh kecamatan, kunjungan ke sekolah dan puskesmas, untuk menyampaikan kebijakan dan visi misi yang telah diprogramkan bupati.

“Karena itu kami selalu ingatkan aparatur pemerintahan Bireuen untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bermafaat untuk rakyat Bireuen,” sebutnya.

Keberadaan RPJM selama 5 tahun kedepan, kata Muzakar, adalah menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi di kabuapten Bireuen, disamping masalah Pendidikan dan kesehatan kedepan. Selain itu, juga harus dilakukan penataan reorganisasi dan restrukturisasi, ada yang tidak relevan  dalam penempatan bidang kerja.

“Dalam waktu dekat ini akan dilakukan reorganisasi dan restrukturisasi pejabat atau kepala SKPK, semuanya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, berjalan normal dan tidak terburu-buru, pelan tapi pasti,” jelasnya.

Dia melanjutkan, masalah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jalan di tempat sejak beberapa tahun terakhir. Ia berma bupati sedang berusaha terus mencoba menggali sumber PAD lainnya.

“Keinginan bupati membangun daerah, karena beliau seorang enterpreunership dikabupaten Bireuen,” pungkasnya. [MS]