Di tengah penonton Jakarta, banyak yang mungkin tak paham arti simbol itu. Tapi bagi Jeri, bendera Aceh bukan simbol perlawanan masa lalu — melainkan pengingat jati diri dan sejarah.
Pemakaian simbol Aceh sejatinya bukan hal baru. Dalam MoU Helsinki 2005, perjanjian damai yang menutup bab panjang konflik bersenjata Aceh, disebut jelas bahwa Aceh berhak memiliki lambang, bendera, dan himne daerah.
Ketentuan itu kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memperkuat status hukum simbol Aceh sebagai bagian dari identitas kultural, bukan simbol politik.
Artinya, memakai bendera Aceh adalah tindakan wajar, sah, dan bagian dari ekspresi kebudayaan.
Sebagaimana masyarakat Jawa bangga dengan surjan, Minangkabau dengan gonjong, dan Bugis dengan sarung sutra, orang Aceh bangga dengan benderanya — karena di dalamnya ada sejarah, marwah, dan rasa cinta terhadap tanah kelahiran.
Jeri memahami hal itu dengan sederhana: “Aku tidak mengibarkan simbol perang, tapi simbol budaya. Karena bagi kami, bendera itu bukan tanda perlawanan, melainkan tanda keberadaan.”
Narasi tentang simbol Aceh sering kali dipelintir. Padahal, dalam konteks generasi muda seperti Jeri, bendera itu bukan representasi konflik, melainkan representasi harga diri dan keunikan Aceh di tengah kebhinnekaan Indonesia.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
