Menteri Jadi Timses Jokowi, Gerindra: Seharusnya Urus Negara

Sabtu, 29 September 2018

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik keterlibatan 15 menteri dalam Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin. Muzani mengatakan para menteri semestinya berfokus menjalankan pemerintahan dan tak dibebani politik pemilihan presiden.

“Mestinya seorang menteri itu tidak dibebani urusan politik agar fokus pada tugasnya membantu presiden menjalankan pemerintahan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 28 September 2018.

Muzani melanjutkan, para menteri bertanggung jawab memberi pelayanan dan jaminan agar pembangunan berjalan lancar. Keterlibatan di dalam tim sukses salah satu pasangan calon, ujar dia, dapat mengakibatkan bias kepentingan politik.

“Tugas itu akan terganggu dan akan bias dalam kepentingan politik, itu sesuatu yang pasti. Kebijakan menteri, pelayanan menteri, termasuk apa yang selama ini dilakukan, akan berakibat pada bagaimana memenangkan pasangan nomor urut 1,” kata Muzani.

BACA JUGA...  Daftar Ke KIP, Gerindra Aceh Besar Target Perdapil Satu Kursi

Muzani pun mencontohkan deklarasi dukungan dari sejumlah wali nagari Dharmasraya, Sumatera Barat, baru-baru ini. Sejumlah wali nagari itu mendukung Jokowi dengan menyinggung pembangunan yang bersumber dari dana desa semasa pemerintahan Jokowi.

Menurut Muzani, program-program kementerian yang lain pun dapat dijadikan bahan kampanye untuk memilih Jokowi. Padahal, kata dia, program-program itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Mungkin sekali, bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi dana rehabilitasi. Karena itu, saya kira kami meragukan netralitas seorang menteri,” ujarnya.

Koalisi Jokowi – Ma’ruf melibatkan 15 menteri Kabinet Indonesia Kerja di dalam Tim Kampanye Nasional. Kelima belas menteri itu ialah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

BACA JUGA...  PWI Peduli Dari Anggota Untuk Masyarakat

Ada pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

BACA JUGA...  Muslim: Kita Siap Menangkan TA Khalid di Seunuddon untuk DPR RI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menteri memang diperbolehkan masuk tim kampanye. Aturannya, presiden, wapres, menteri, dan kepala daerah yang ikut serta dalam kampanye pemilu harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali pengamanan yang sifatnya melekat.

Kendati diperbolehkan secara aturan, kata Muzani, keterlibatan menteri dan pejabat negara lainnya dalam tim sukses terkait dengan persoalan etika. Karena itu, kata dia, koalisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memutuskan tak melibatkan kepala daerah di dalam Badan Pemenangan Nasional.

“Biar pilpres menjadi urusan partai koalisi,” kata Muzani. (Tempo)

Berita Terkait

Saiful Bahri Terpilih Sebagai Geuchik Meunasah Panton Labu
PWI Pusat Tegaskan Tahapan Konferprov PWI Aceh Sesuai Jadwal, Nasir Nurdin Tetap Maju sebagai Balon Ketua
PSI Aceh Dukung Sugiono Gantikan Gibran sebagai Wapres
DPC Gerindra Tangsel: Kita Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres
Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia
Iskandar Terpilih Ketua DPD II Partai Golkar Simeulue
Faisal Minta Mualem-Dek Fadh Hentikan Langkah Taqwallah
8.000 Peserta Fun Walk Meriahkan HUT Ke 15 Partai NasDem di Banda Aceh
Tag :

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:39 WIB

Saiful Bahri Terpilih Sebagai Geuchik Meunasah Panton Labu

Senin, 16 November 2026 - 17:29 WIB

PWI Pusat Tegaskan Tahapan Konferprov PWI Aceh Sesuai Jadwal, Nasir Nurdin Tetap Maju sebagai Balon Ketua

Minggu, 15 November 2026 - 20:32 WIB

PSI Aceh Dukung Sugiono Gantikan Gibran sebagai Wapres

Minggu, 15 November 2026 - 20:28 WIB

DPC Gerindra Tangsel: Kita Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres

Rabu, 11 November 2026 - 21:46 WIB

Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

Bupati Aceh Barat: Pentingnya Sertifikasi Halal

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:39 WIB

Satgas PDB Asel menyalurkan bantuan sambil memantau kondisi di lokasi.(Foto/mediaaceh.co.id/istimewa).

PEMERINTAHAN

Satgas PDB Asel Intensifkan Penanganan Pengungsi Trumon

Selasa, 17 Nov 2026 - 16:02 WIB

Bupati Aceh Utara Ayah Wa saat melakukan peninjauan pekerjaan jalan di Kota Panton Labu, Selasa (17/11).

PEMERINTAHAN

Bangkit Pascabencana, Aceh Utara Terus Berbenah

Selasa, 17 Nov 2026 - 15:08 WIB

Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, SE., MM

PEMERINTAHAN

Ayah Wa: Banjir di Aceh Utara Harus Ditangani Secara Menyeluruh 

Selasa, 17 Nov 2026 - 12:22 WIB