LANGSA (ADC)-Penyidik Polda Aceh telah memanggil sejumlah wartawan yang bertugas di Kota Langsa sebagai saksi dugaan pelanggaran UU ITE terkait pemberitaan. Tindakan pihak Polda Aceh tersebut mendapat perhatian serius dari semua pihak termasuk jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh.
“Ini kemungkinan ada kesalahpahaman,” sebut Ketua PWI Aceh, Tarmilin Usman (Foto) ketika dikonfirmasi wartawan melalui handphone, Minggu, 14 Januari 2018.
Ketua PWI Aceh menilai, tindakan melibatkan wartawan dalam proses hukum tidak perlu terjadi apalagi persoalannya menyangkut dengan pemberitaan.
“Apalagi tuduhan kepada wartawan dianggap sebuah fitnah, dimana wartawan ditohok dengan undang ITE,” kata Tarmilin.
Soalnya, sambung Tarmilin, jika sebuah berita dipublikasi oleh media yang berbadan hukum pers tentunya pedoman hukumnya adalah UU Pers No. 40 Tahun 1999.
“Tapi, kalau media tersebut tidak berbadan hukum pers, itu baru bisa dikenakan UU ITE dan tergolong pidana serta tidak bisa dilindungi UU Pers,” sebutnya..
Menurut Tarmilin, terkait hal laporan seseorang terhadap wartawan dalam kasus ini, sebaiknya pelapor melaporkan pihak yang membuat temu pers bukan wartawan. “Saya pikir ini salah lapor,” ujarnya.
Kepada wartawan yang ada di Kota Langsa dan sudah dijadikan sebagai saksi, Tarmilin berharap tidak perlu risau.
“Datang saja dan memberikan penjelasan tentang berita itu. Karena, setiap hal yang menyangkut dengan pemberitaan, polisi tentukan akan meminta advis Dewan Pers,” katanya.
Apalagi, sambung Tarmilin, antara Polri dan Dewan Pers, sudah menandatangani MoU. Jika menyangkut dengan pemberitaan itu merupakan ranahnya Dewan Pers. Tapi kalau menyangkut pidana, sudah pasti itu ranahnya polisi.
“Karena ada laporan seseorang, polisi juga punya hak untuk memanggil, apakah sebagai saksi atau lainnya,” ujarnya.
Pihaknya akan memberi pembelaan kepada wartawan yang berurusan dengan pihak kepolisian apalagi soal pemberitaan.
“PWI Aceh siap mendampingi rekan-rekan wartawan bila dibutuhkan,” tutupnya. (***)
