KOTA JANTHO (MA) – Penempelan stiker bertuliskan ‘Keluarga Tidak Mampu Penerima Bantuan (PKH) dimulai sejak Maret 2020. Stiker dari Dinas Sosial Aceh itu ditempel secara simbolis oleh Camat Lhoknga Drs. Syarbini, MM yang dipusatkan disalah satu rumah warga Dusun Lampoh Kandeh, Gampong (Desa) Meunasah Manyang, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Rabu, 04 Maret 2020.
Penempelan stiker PKH juga dilakukan perwakilan dari Polsek dan Koramil Lhoknga dan turut bersama Camat Lhoknga, Keuchik Meunasah Manyang, bersama Anggota Muspika setempat.
Baca Juga :
Jaga Ketertiban Udara Lanud MUS Sabang Sosialisasikan Cara Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak
PAS Apresiasi Pemerintah Aceh Antisipasi Terhadap Virus Corona
Kegiatan penempelan stiker ditempel dirumah penerima bantuan program PKH sebanyak 562 rumah tersebar di dua puluh delapan Gampong, Kecamatan Lhoknga.
“Sedikitnya 5 dari 562 peserta keluarga penerima mamfaat (KPM) atau penerima bantuan sosial berupa program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Lhoknga telah mengundurkan diri secara suka rela hingga saat ini,” kata Syarbini.
Menurutnya PKH merupakan bantuan bersyarat dari Kemensos, yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu.
“Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga penerima manfaat, jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Baca Juga :
Peneliti Unsyiah Gelar FGD dengan Wartawan dan Stake Holder di Pijay
Personel Pra TMMD Ke-107 Kodim 0104/Atim, Mulai Pengecoran Lapangan Volly
Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin, tujuan PKH terdiri atas: 1.
Meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM.2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM. 3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari KPM.4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KPM.
“Mudah-mudahan dengan kita bisa melakukan koordinasi yang baik, apapun persoalan langsung bisa kita minimalisir terhadap gesekan yang akan timbul di masyarakat,”pungkas Syarbini. (Darwin).
