‘Sehatkah’ Pemerintah Aceh?

DI saat kaum intelektual kampus turun ke jalan mengiba bantuan pembanguan rumah dhuafa, saat itu pula pemerintah Aceh ‘berulah’. Tanpa sertamerta bukannya membantu malah berbuat di luar nalar. Yakni membeli pesawat N219. ‘Sehatkah’ pola pikir Pemerintah Aceh sekarang ini?

BANDA ACEH (MA)- Hegemoni pejabat di pemerintahan Aceh mulai terlihat. Belum lepas dari ingatan centang perenangnya masalah APBA, mulai dari dana lunak Rp 2,7 miliar untuk Kadin Aceh, pembelian mobil dinas SKPA Rp 100 miliar, hingga terakhir mengiris hati pembatalan pembangunan 1.100 unit rumah kaum dhuafa.

Pesawat CN235-220 Multi Purpose produk PT Dirgantara Indonesia. Foto: Ist

Lebih tak masuk akal lagi, di tengah sejumlah masalah dan sorotan mahasiswa, pemerhati dan lembaga, Pemerintah Aceh seolah menganggapnya angin lalu. Teranyar yakni dengan pembelian pesawat. Dan, hal tersebut (membeli pesawat) telah sah dilakukan. Ini terpapar pada Senin (9/12), Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menandatangani perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan pesawat terbang N219 serta pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Pusat Manajemen PT Dirgantara Indonesia. Lagi-lagi pertanyaan mencuat, sudah benarkan sikap dan langkah Pemerintah Aceh? Hanya saja, pun menggelinding ‘pengkondisian’ pembelian pesawat, namun mahasiswa di Aceh tak henti bergerilya membantu para fakir dan miskin.

Salah satunya dengan menjalankan donasi pembangunan rumah dhuafa. Artinya, meski Pemerintah Aceh sekarang tampak cuek dengan nasib serta harapan kaum dhuafa mendapatkan rumah, namun kalangan elit intelektual itu tetap menyingsikan legan membantu.

Ini terlihat dari elemen mahasiswa KPA, SPMA dan HAMAS. Mereka menggalang dana untuk Nek Nur Halimah. “Ya, benar kami saat ini sedang menjalankan donasi pembangunan rumah Nek Nur,” sebut Muhammad Hasbar Kuba, Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA).

Nek Nur Halimah sendiri telah berusia 56 tahun tinggal di Desa Ujong Padang Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan
. Rumahnya hanya berukuran 5X5 meter. Beratap rumbia dengan dinding papan yang bolong tanpa penerangan listrik.

“Kita sudah melihat langsung keberadaan rumah Nek Nur. Dan memang (maaf) rumahnya sangat-sangat tak layak huni,” ujar Hasbar seolah menyindir pemerintah yang dinilai lebih mementingkan kepentingan personalnya sendiri.

Dalam penggalangan dana ini KPA bekerjasama dengan Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA) dan Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS).

“Ini sungguh memprihatinkan, beliau seorang diri dan sudah berusia lanjut, sangat disayangkan. Kita ini yang masih muda wajib membantu beliau mendapatkan hunian yang layak, ya minimal dengan cara penggalangan dana serta material seperti ini,” tambah Hasbar yang akrab disapa Dek Boy ini

Misran, perwakilan SPMA menyatakan uluran tangan dari masyarakat Aceh Selatan khususnya dan rakyat Aceh secara kesuluruhan agar dapat membantu mewujudkan rumah layak huni bagi Nek Nur Halimah.

“Mungkin nanti kita juga akan melaporkan ini ke pemerintah di daerah setempat, karena setahu saya ada pengadaan rumah dhuafa setiap tahunnya tapi kenapa masyarakat seperti nenek Halimah tidak tersentuh oleh bantuan tersebut,” urai Misran.

Mitra Saputra, Ketua HAMAS menambahkan seluruh donasi yang terkumpul akan diantarkan ke kampung halaman Nenek Halimah.

Untuk donasi dalam bentuk uang bisa dikirimkan ke Rekening BRI 0265-0102-5105-500 A/n Muhammad Hasbar dan harap mengkonfirmasi Pengiriman ke WhatsApp 082277171624, atau menginfokan ke Misran (SPMA)+62 853-6217-7152 dan Mitra Saiputra (HAMAS)+62 853-5944-3545.

Nah, niat baik Hasbar CS sejauh ini patut diacungi jempol membantu kaum dhuafa. Namun berbanding terbalik apa yang diperbuat Pemerintah Aceh. Ya, kembali soal pembelian pesawat terbang N219, menurut Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, pengadaan pesawat itu dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Aceh dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.

“Harapan kami, PT. Dirgantara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan transportasi perintis ini, sehingga hubungan antar wilayah di Aceh akan lebih baik,” ujar Nova menjelang prosesi penandatanganan.

Akibatnya saat ini, kata Nova, penerbangan perintis di Aceh yang masih berjalan hanya ada di 5 bandara. Itupun dengan frekuensi terbatas, antara 1 sampai 2 flight per minggu. Sementara penerbangan lain lebih banyak menjadikan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara sebagai penghubungnya. Sedangkan 7 bandara yang ada di Kabupaten/kota dalam keadaan tidak ada aktifitas.

Kondisi itulah, kata Nova, yang membuat Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi guna mengatasi persoalan tersebut.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro, dalam penjelasannya kepada Nova Iriansyah mengatakan, N219 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara nasional di wilayah perintis yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti angkutan penumpang, angkutan barang maupun ambulan udara.

Ia menjelaskan, N219 telah melakukan uji terbang perdana pada tanggal 16 Agustus 2017. Saat ini pesawat tersebut masih menjalani serangkaian pengujian sertifikasi. Proses sertifikasi merupakan proses penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan karena akan digunakan oleh customer dan masyarakat umum.

“Harapannya pesawat N219 bisa segera melayani masyarakat Aceh serta mendorong dan meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan perekonomian di wilayah Provinsi Aceh,” ujar Elfien. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *