Perjuangan Belum Berakhir

Indrapuri (MA)-Duduk bersila, berdoa dan membaca shalawat. Itulah yang tampak di Kompleks Makam pendiri GAM, Wali Nanggroe Tengku Hasan Di Tiro, Indrapuri, Aceh Besar, Rabu, 4 Desember 2019 Tepat 43 tahun mengenang deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Hasan Tiro mendirikan GAM pada 4 Desember 1976 di perbukitan Halimon, Kabupaten Pidie. Pada awalnya Hasan Tiro menamakan kelompoknya Aceh Merdeka atau AM. Sedangkan pemerintah Indonesia menamakan gerakan tersebut Gerakan Pengacau Keamanan Aceh Merdeka (GPK-AM). Akibat perlawanan bersenjata yang dilakukan GAM, pemerintah Indonesia pada pertengahan 80-an menetapkan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, nama Nanggroe Aceh Darussalam saat itu, sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Namun sekarang beda. Aceh satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cerita kelam itu pun terkubur, meski kenangan tersebut tak akan terlupakan. Terbukti, peringatan Milad GAM ini tetap digelar di hampir seluruh kabupaten/kota se-Aceh.

Doa bersama di Kompleks makam pendiri GAM, Wali Nanggroe Tengku Hasan Di Tiro, Aceh Besar dipimpin H. Azhari bin Abdullatif atau Abati Seulimuem (Anggota Tuha Peut) diikuti oleh seluruh perangkat Majelis Tinggi Wali Nanggroe yang terdiri dari tuha peut, tuha lapan majelis fatwa dan Katibul Wali Nanggroe.

Sementara itu, Tgk. Ali Basyah (Sekretaris Tuha Peut) dalam tausiahnya menyampaikan, kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh Majelis Tinggi Wali Nanggroe kali ini merupakan yang pertama kali. Dan pihaknya bertekad kegiatan semacam ini akan terus dilaksanakan di tahun-tahun mendatang.

“Alhamdulillah, untuk yang pertamakali seluruh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota ada di sini pada hari ini. Kita patut bersyukur bisa berkumpul dan mengadakan doa bersama seperti ini,” kata Tgk. Ali.

Menurut Tgk. Ali doa bersama yang dilakukan pada 4 Desember tahun ini diperuntukkan bagi para syuhada, pejuang-pejuang Aceh njang ka gewoe bak poe (yang sudah tiada-meninggal-red), yang telah mengorbankan nyawa dan harta untuk memperjuangkan Aceh.

“Mulai dari masa kesultanan hingga masa damai di Helsinki tahun 2005,” kata Tgk. Ali usai acara doa bersama.

Selain doa untuk para pejuang GAM yang sudah meninggal, dalam acara ini juga sekaligus penyerahan santunan kepada anak yatim. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haytar.

Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haytar, dalam sambutannya antara lain mengimbau putra/putri Aceh, termasuk anggota GAM taat kepada pemimpin dan pemerintah.

Sedangkan Ketua KPA Pusat, H Muzakir Manaf, mengatakan ada kelompok-kelompok yang saat ini tidak suka dengan terwujudnya perdamaian di Aceh.

“Kita memiliki struktur dan kepemimpinan, jangan ada bergerak yang tidak jelas di luar komando pimpinan,” tegas Muzakir Manaf atau yang lebih dikenal Mualem.

Di Pidie, ratusan mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) larut dalam doa bersama pada peringatan hari ulang tahunnya (Milad) yang ke-43 di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW PA) Kabupaten Pidie.

Kegiatan milad diawali dengan zikir salawat dan doa yang dipimpin oleh Waled Abubakar, selain mantan kombatan GAM yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pidie, juga turut serta Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Wali Nanggroe PYM Malek Mahmud Alhaytar dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Pidie Sarjani Abdullah, mengatakan perjuangan saat ini adalah perjuangan politik tanpa senjata. Dia mengajak mantan kombatan komit, berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Berdedikasi dan berintegritas serta satu hati seperti dulu,” katanya.

Disebutkan, perjuangan belum berakhir, yang masih hidup adalah penerus perjuangan dan harus diturunkan lagi kepada generasi secara turun temurun. Anggota KPA dihimbau untuk kembali bersatu untuk mengatasi fenomena yang terjadi dan mencari solisi agar darah tidak lagi tumpah di negeri ini.

“Kepentingan rakyat harus didahulukan daripada kepentingan pribadi dan kelompok,” ujarnya.

Selain itu, Sarjani Abdullah juga mengajak untuk menghidupkan perjuangan, dan tidak mencari keuntungan dalam perjuangan.

“Dulu ketika sedikit yang mau berjuang kita ada di dalamnya, mengapa ketika orang sudah mau berjuang bersama, kita tidak turut serta,” katanya.

Kesepakatan Damai

Sebagaimana ditulis di salah satu situs, pada 27 Februari 2005, perwakilan GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator. Memasuki tanggal 17 Juli 2005, setelah berunding selama 25 hari, Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005.

Proses perdamaian selanjutnya dipantau sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.

Seluruh senjata yang berjumlah 840 pucuk dipindah kepemilikannya dari GAM kepada AMM, dan prosesnya selesai pada 19 Desember 2005. Tanggal 27 Desember di tahun yang sama, GAM melalui juru bicara militer Sofyan Dawood menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.

Pada Oktober 2008, Hasan Tiro pulang ke Aceh. Ia menetap di tanah kelahirannya hingga meninggal dunia tanggal 3 Juni 2010.

Sampai saat ini, hasil paling nyata dari kesepakatan damai Helsinki adalah pembentukan partai-partai politik lokal Aceh. Beberapa elit GAM dan eks kombatan mendirikan partai dan mereka terjun langsung ke dunia politik praktis.

Hingga pada 2 Juni 2010, Hasan Tiro kembali mendapat status kewarganegaraan Indonesia. Namun sehari setelahnya, Hasan Tiro meninggal dunia di Banda Aceh.(tim/nt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *