Ronny : Bapak Pembangunan, Koq Kemiskinan dan Pengangguran Masih Banyak di Aceh Timur?

Kota Idi (MA) – Pegiat Sosial, Ronny Hariyanto, mengkritik pemberian gelar dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) menobatkan Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM. Thaib, SH, sebagai Bapak Pembangunan Kabupaten Aceh Timur. Ronny menilai hal itu belum saatnya dilakukan dan tidak tepat diberikan oleh wadah anti korupsi yang semestinya lebih menyoroti kasus – kasus korupsi di Aceh Timur.

“Belum pantas, bukan tidak boleh, lihatlah masih banyak fasilitas umum dalam kondisi buruk, orang miskin dan pengangguran juga masih banyak dimana – mana, pembangunan itu bukan hanya jalan atau jembatan, tapi juga SDMnya, gelar itu terkesan dipaksakan,” kata Ronny, Kamis, 3 Oktober 2019.

Ronny mempertanyakan alasan GMPK, memberikan gelar tersebut, karena menurutnya GMPK seharusnya lebih menyoroti maraknya kasus korupsi yang pernah terjadi di tubuh pemerintahan Bupati Rocky, seperti kasus korupsi mantan kepala dinas pendidikan Aceh Timur, sebesar hampir Rp.5 miliar, dan kasus korupsi lainnya yang pernah terjadi di dinas lainnya.

” Kita kan sangat bangga dan berharap teman – teman GMPK jadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Aceh Timur, menyoroti berbagai kasus yang pernah terjadi dan berbagai dugaan korupsi lainnya, padahal cukup tepat itu acaranya, tapi koq jadi momen memberi gelar,” ujar mantan Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh tersebut.

Ronny sangat menyayangkan kegiatan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk menguak berbagai motif korupsi di Aceh Timur, padahal Seminar Nasional yang dimotori DPD GMPK Aceh Timur bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur itu, menghadirkan dua pemateri ternama mengisi seminar sehari penuh yakni Dr. Anwaruddin Sulistyono (Koordinator JAM Pidsus Kejagung RI) dan Irjen Pol (Purn) Bibit Samad Rianto (Mantan Wakil Ketua KPK-RI).

“Sayang sekali, padahal ada Mantan Ketua KPK – RI, pak Bibit Samad Rianto, harusnya bisa dibahas materi soal motif korupsi di daerah dan cara – cara tepat mengungkap kasus korupsi,” cetusnya.

Dia juga menyesalkan kegiatan tersebut tidak dibuka luas untuk umum. Padahal dapat menjadi wadah edukasi tentang korupsi bagi publik.

“Berapa anggarannya dan darimana, apakah hanya buat kepsek dan aparat desa saja, kenapa tidak digelar untuk umum, untuk masyarakat, mahasiswa dan elemen kritis lainnya, agar dapat memberi masukan – masukan kritis seputar korupsi yang mungkin saja terjadi di lingkungan mereka di Aceh Timur”,kata Ronny dengan nada berseloroh.

Meskipun begitu, Ronny berharap GMPK bersama elemen lainnya dapat menjadi garda terdepan dalam hal pemberantasan korupsi di daerah tersebut.

“Mereka juga teman – teman saya, Ini kita cuma kritik buat koreksi, karena berkaitan dengan publik, mudah – mudahan kedepan GMPK dan wadah anti korupsi lainnya bisa jadi harapan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Aceh Timur, jangan malah sebaliknya,” pungkas aktivis HAM tersebut. (R)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *