Ini Prodi Satu-satunya di Sumatera

Banda Aceh (MA), Selain sebagai perguruan tinggi baru, Politeknik Kutaraja juga melahirkan dua program studi (prodi) baru, benar-benar belum ada di perguruan tinggi mana pun di Provinsi Aceh bahkan di Pulau Sumatera. Kedua prodi tersebut adalah Manajemen Keuangan Sektor Publik (MKSP) dan Analis Keuangan (ANK).

Politeknik Kutaraja merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sarana Ilmu Kutaraja (YSPSIK). Izin penyelenggaraan diperoleh pada tanggal 30 Oktober 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Ristek dan Dikti (SK Menristek Dikti) Nomor 609/KPT/2017 dengan dua Program Studi Diploma Tiga (D3) dan dua Program Studi Sarjana Terapan (D4).

Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik Hamdani, M.Si mengatakan “dalam penyelenggaraan proses pendidikan,program studi MKSP menggunakan Kurikulum berbasis KKNI dan sistem belajar berfokus pada praktikum. Guna mendukung praktikum yang sesuai dengan dunia kerja, Politeknik Kutaraja memiliki dosen-dosen dari kalangan praktisi yang siap memfasilitasi lulusannya memasuki dunia kerja. Politeknik Kutaraja juga dilengkapi dengan dengan lembaga penunjang karir. Selain itu fasilitas belajar yang lengkap, modern serta memiliki gedung kampus milik sendiri yang berada pusat Kota Banda Aceh  menjadi nilai tambah lainnya.”
Ujar Hamdani pada Media Aceh, 24 Augustus 2019.

Dibukanya Prodi baru di Politeknik Kutaraja sesuai dengan kebutuhan stakeholder, terutama untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang keuangan sektor publik yang diperlukan oleh pemerintah dan swasta. Apalagi dengan efektifnya Undang-undang Desa yang memberikan kewenangan lebih besar mengelola pemerintahnya.

“Sehingga kebutuhan tenaga kerja dibidang pengelolaan anggaran desa juga meningkat. Sedangkan penempatan Pegawai Negeri Sipil di desa sangat terbatas kecuali kantor kelurahan. Itu baru satu contoh kecil.” ujar Hamdani.

Menurut The System of National Account (SNA) Manajemen Keuangan Sektor Publik (MKSP) dapat didefinisikan: Setiap kegiatan untuk menganalisis, menyusun, menetapkan tujuan, dan melaksanakan penilaian keuangan negara atas suatu entitas yang dapat berupa: pemerintahan tingkat manapun; suatu perusahaan yang dapat dikontrol oleh pemerintah; atau suatu organisasi yang dibentuk oleh kumpulan negara-negara.

“Jadi sektor publik berdasarkan SNA dapat dikelompokkan pada tiga yaitu: sektor pemerintahan secara umum; perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah, dan lembaga internasional termasuk NGO atau Foundation.” tutup Hamdani. (ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *