Memantau Tenaga Kerja Mencegah Permasalahan

Dunia tenaga kerja di Kabupaten Aceh Besar, hingga saat ini masih berjalan baik dan lancar. Tanggungjawab pekerja dan perusahaan juga belum mendapat kendala yang berarti.

Meskipun demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar, bertekat untuk  selalu memberikan perhatiannya kepada pekerja dan pemantauan terhadap aktifitas perusahan yang beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan melakukan pendataan serta setiap waktu.

“Belum ada persoalan yang berarti dalam dunia kerja di wilayah kita ini, dan pemerintah pun terus memberikan pendampingan kepada para tenaga kerja guna mencegah hal hal yang tidak diinginkan dalam mereka bekerja,” kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar,  Zulkifli, S.Sos.

Untuk terus melahirkan tenaga kerja yang profesional dan masyarakat wirausahaan, lanjut Zulkifli, pemerintah Aceh Besar pun secara berkesinambungan memfasilitasi tenaga kerja agar mendapat bimbingan dan keterampilan yang baik guna para tenaga kerja yang ditampung di berbagai perusahaan yang beroperasi di daerah maupun luar daerah meiliki skill yang baik.

“Jika memiliki skill yang baik makan gaji yang diperoleh juga akan lebih baik,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui dunia pekerjaan telah diatur oleh undang undang yang mengembankan baik kepada tenaga kerja maupun perusahaan. Tanggungjawab dan kewajiban dimaksud hingga saat ini masih berjalan lancar di Aceh Besar, jika pun ada riak riak kecil antara kedua belah pihak masih dapat ditangani secara kekeluargaan yang akhirnya semua kembali berjalan harmonis. (***)

             Tak Izinkan TKA di Aceh Besar, Kecuali Item Tertentu

Dalam rangka merealisasi tingkat kebutuhan lapangan pekerjaan bagi putra putri di Kabupaten Aceh Besar, pemerintah setempat telah menetapkan kebijakan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diperbolehkan bekerja di perusahan yang beroperasi di Kabupaten Aceh Besar ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar Rahmawati, S.Pd melalui Sekdisnya Zulkifli, S.Sos mengatakan pihaknya sedang terus melakukan pemantauan terhadap aktifitas seluruh perusahaan yang tercatat dan beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Terutama dalam pemanfaatan tenaga kerja di berbagai sektor pekerjaan.

Sejumlah amandemen telah diamanatkan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah ini untuk tidak mengabaikan tenaga kerja lokal dalam berbagai item kebutuhan dan menghindari penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Kita hanya mengizinkan pekerjaan Asing dipekerjakan oleh perusahaan, bila mana item tersebut benar benar tidak memiliki stok tenaga di tingkat lokal,” katanya.

Untuk memastikan hal tersebut sambung Zulkifli, pihaknya secara rutin melakukan pemantauan dan pendataan terhadap operasional perusahaan yang ada dan tenaga kerja yang digunakan di perushaan dimaksud. Jika terdapat hal yang melanggar dari ketentuan yang diamandemenkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, maka perusahaan tersebut akan diberi sanksi.

“Hal ini perlu dipertahankan supaya tidak terjadi persoalan sosial kedepan, sekaligus upaya mendorong perekonomian masyarakat di Aceh Besar,” paparnya.

Menurut Zulkifli, sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang digunakan oleh sejumlah perusahaan yang beroperasi di Aceh Besar, merupakan tenaga kerja di bidang tekhnisi yang sama sekali memang harus ditangani oleh tenaga ahli, misalnya soal mesin tertentu yang dipasok dari luar dan digunakan tim tekhnisi dari negara mesin diproduksi.

Oleh sebab itu, pemerintah berharap agar tenaga kerja lokal dapat terus meningkatkan skillnya dalam berbagai bidang, supaya dapat menutupi celah masuknya Tenaga Kerja Asing di setiap perusahaan yang ada di Aceh Besar. Kecuali dalam soal penerimaan tenaga kerja, tanggungjawab perusahaan terhadap upah tenaga kerja dan kepedulian sosial terhadap lingkungan yang berdapak dari aktifitas sebuah perusahaan, turut menjadi perhatian pemerintah Aceh Besar, sehingga keramahan lingkungan dan mencegah polusi tetap menjadi pantauan setiap saat.

Sehingga kehadirian sebuah perusahaan di sebuah titik dalam wilayah ini tidak menimbulkan efek buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar, dan hal itu tetap menjadi prioritas utama jauh jauh hari sebelum sebuah perusahaan dilaksanakan di sebuah titik tertentu.

“Pemerintah akan selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam berbagai bidang, sehingga seluruhnya dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan,” demikian pungkas Zulkifli. (***)

Belum Miliki Lembaga Tripartit

Hingga saat ini segala permasalahan yang terjadi di dunia pekerjaan baik yeng berhubungan dengan tanggungjawab dan hak tenaga kerja dan perusahan maupun permaslahaan lainnya yang pernah terjadi di Kabupaten Aceh Besar, masih difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Karena hanya Pemerintah Provinsi Aceh yang telah memiliki Lembaga Forum Komunikasi dan Konsultasi menganai hal halyang berkaitan dengan industri.

Bersyukur, hingga saat ini di Kabupaten Aceh Besar tidak terjadi persoalan yang berarti di dalam dunia pekerjaan, dan sikap tanggap pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam berbagai masalah yang timbul di dunia kerja itu tidak dibiarkan berlarut larut, cenderung disegerakan penyelesaiannya dan memfasilitasi antara pekerja dan perusahaan, sehingga tidak sempat menimbulkan hal hal negatif yang lebih besar di dunia kerja di Kabupaten Aceh Besar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar Rahmawati, S.Pd melalui Kabid Industri dan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan, Drs, Sudirman, mengaku kondisi pekerja dan perusahaan di Kabupaten Aceh Besar sangat berjalan harmonis, tidak pernah terjadi persoalan serius sebagaimana di wilayah lain di Indonesia. Namun kewaspadaan pemerintah terhadap hal hal yang tidak diinginkan terjadi di dunia kerja tetap menjadi prioritas setiap saat.

Jika pun ada riak riak kecil selama ini, dapat ditangani secara cepat dan terselesaikan dengan sempurna. Tekait dengan penanganan berbagai persoalan yang terjadi, lanjut Sudirman pemkab Aceh Besar masih meminta bantuan pemerintah Provinsi Aceh, mengingat di Kabupaten Aceh Besar belum terbentuk lembaga yang dapat menangani persoalan dimaksud (tripartit).

“Tripartit baru dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Aceh, maka jika ada persoalan di dunia kerjaan langsung kita koordinasi dengan pihak terkait,” ujar Sudirman.

Dikutip dari berbagai sumber Lembaga Kerja Sama Bipartit, yang selanjutnya disebut LKS Bipartit, adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Seharusnya disegerakan lahir di Kabupaten Aceh Besar, mengingat fungsi dari Forum tersebut sangat urgen bagi kelancaran dan keterjaminan akan dunia ketenaga kerjaan di Aceh Besar.

Bila berpedoman pada undang undang ketenagakerjaan Bripatrit memiliki peran penting dalam dunia ketenagakerjaan sebagai forum penyelesaian segala konflik yang terjadi dalam dunia ketenaga kerjaan antara tenaga kerja dan perusahaan.

Bahkan dalam pasal 6 undang undang ketenagakerjaan jelas mengamanatkan untuk lahirnya Bipartit dengan anggota yang terdiri dari pekerja dan pihak perusahaan, semua itu bertujuan untuk menjadi fasilisator dalam menanganin berbagai persoalan yang terjadi antara pekerja/buruh dan pihak perusahaan.

Kehadiran Bipartit ini juga sebagai bentuk upaya menjamin hak dan keajiban baik dipihak tenaga kerja/buru maupun perusahaan, dengan harapan agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian baik materil maupun in materil. (***)

Sekilas Fungsi Kelembagaan Hubungan Industrial

Serikat pekerja/serikat buruh : organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

  • Organisasi pengusaha

Sama halnya dengan pekerja, para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pimpinan perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan Pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Asosiasi pengusaha dapat dibentuk menurut sektor industri atau jenis usaha, mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat kabupaten, propinsi hingga tingkat pusat atau tingkat nasional.

Lembaga kerja sama bipartit : forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

Lembaga kerja sama tripartit : forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari:

  1. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi dan Kabupataen/Kota; dan
  2. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
  3. Peraturan perusahaan;

Peraturan perusahaan :  peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Perjanjian kerja bersama : perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. –

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial dan lain-lain.

  • Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.(***)

Memahami Proses Bipartit Dan Tripartit Berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Menurut hukum ketenagakerjaan, Bipartit dan Tripartit sering disebut dengan perundingan Bipartit dan Perundingan Tripartit. Keduanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial antara pengusaha/perusahaan/pemberi kerja dengan pekerja/buruh.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut UU PPHI menyebutkan bahwa perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Sedangkan, perundingan Tripartit adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, tahap pertama dilakukan dengan cara melakukan perundingan Bipartit yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan harus diselesaikan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari dan salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan maka perundingan bipartit dianggap gagal. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) UU PPHI.

Setelah perundingan Bipartit dinyatakan gagal, maka tahap kedua atau langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan perundingan Tripartit yaitu melakukan perundingan dengan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Langkah yang diambil adalah salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PPHI.

Apabila bukti-bukti tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas. Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Sedangkan, penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Jika para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator, yaitu pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Namun, apabila penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU PPHI.

Kemudian, pada Pasal 55 UU PPHI disebutkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *