Ketua Fraksi PA DPRK Aceh Besar Minta Bupati “Bersihkan” Nama Kepsek Menang PTUN

Kota Jantho (MAC) Gugatan yang dilakukan oleh kepala SD Leupung 26 Kuta Baro dan SMP Negeri Sukamakmur menandakan adanya praktek tebang pilih dalam pergantian kepala-kepala sekolah di Aceh Besar. Dua kepala sekolah itu menggugat karena keduanya merasakan ketidakadilan dalam mutasi pada dinas pendidikan Aceh Besar.

Bakhtiar, sekaligus ketua fraksi PA DPRK Aceh besar, menilai bahwa, dua gugatan tersebut merupakan bentuk protes atas ketidakadilan yang dipraktekkan dibawah kepemimpinan Mawardi Ali- Husaini A Wahab di dunia pendidikan Aceh Besar. Semestinya hal demikian tidak perlu terjadi jika keseimbangan dalam proses mutasi terjadi.

“Kita habis energi pada kerja-kerja yang tidak penting, padahal kita perlu arahkan kebijakan pada perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan kapasitas pengajar, dan fasilitas, karena daya saing pendidikan semakin besar saat ini” tulis Bakhtiar melalui pesan Whast App ke media ini, Selasa, 11 Desember 2018.

Menurut Sekretaris Partai PA wilayah Aceh Besar ini, pemerintah semestinya memberikan perhatian lebih kepada dunia pendidikan saat ini, mengingat jumlah siswa yang terus meningkat, sehingga proses mutasi sangat membawa efek negatif bagi sekolah bersangkutan, bilamana tidak dilakukan secara profesional dan karena mengutamakan ego politik.

“Kita memiliki jumlah murid di sekolah dasar dan menengah yang lumayan tinggi, tentunya mereka mesti kita berikan perhatian lebih, akan tetapi jika proses mutasi pada tingkat pengelola pendidikan bermasalah, tentunya akan berefek negatif pada kualitas dan hasilnya yang juga akan rendah,” tambahnya lagi.

Bakhtiar menyarankan, hendaknya persoalan gugat menggugat itu tidak harus terjadi. Apalagi ada gugatan yang mengakibatkan Pemerintah Aceh Besar kalah, tentu akan mengakibatkan penilaian negatif dari berbagai elemen, dan berkesan kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah keliru dan bukan atas dasar kebutuhan dunia pendidikan.

” Gugat menggugat seperti itu pasti diakibatkan oleh rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh yang bersangkutan, tentunya ini dilandasi oleh tidak tepatnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” tuding Bakhtiar.

Bakhtiar melanjutkan,” bupati atau kadis pendidikan jangan melihat kalah atau menang saat gugatan di PTUN, akan tetapi cegahlah agar gugatan itu tidak terjadi, yakni dengan mengikuti prosedur yang tepat, mereka pasti tidak akan menggugat jika sesuai dengan aturan dan prosedur”.

Selain itu, pria yang vokal di setiap Paripurna DPRK di Aceh Besar ini, juga mendesak Bupati Aceh Besar, Ir. Mawardi Ali, untuk mengembalikan nama baik salah satu kepala sekolah dasar Leupung 26 Kuta baro dan telah berhasil memenangkan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Banda Aceh beberapa hari lalu, supaya efek negatif dari mutasi sebelumnya tidak mempengaruhi kinerjanya ke depan.

“Kami sangat mengharapkan, supaya kepala SD Leupung 26 Kutabaro yang sudah memenangkan gugatan dapat dipulihkan kehormatannya sebagai kepala sekolah, begitu pula dengan kepala SMP Sukamakmur, jangan sampai kapasitas dan kapabilitasnya terganggu oleh proses hukum yang masih berlangsung, ” demikian tegas Bakhtiar.

Sementara Bupati Aceh Besar Ir. Mawardi Ali yang di konfirmasi melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Silahuddin, M.Ag, Selasa , 11 Desember 2018 malam, menolak memberikan komentar terkait dengan hal tersebut, dengan alasan persoalan mutasi tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat.

” Saya tidak dapat memberikan komentar apapun soal ini, sebab peristiwa ini terjadi sebelum saya menjabat sebagai Kadis,” Kata Silahuddin, menolak memberikan tanggapan atas sorotan anggota DPRK Aceh Besar dari Fraksi Partai Aceh itu. (Dahlan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *