Ketua Pemuda Desa Lawang: Soal Beda Harga, Saya Tak Tahu

Bireuen (MAC)-Ketua Pemuda  Desa  Lawang, Zulkifli mengakui, pemilik lahan yang terkena lintasan saluran irigsi tersebut hampir seluruhnya sudah sepakat menyangkut ganti rugi dengan dengan pantia desa.

“Tapi, saat pembayaran ada warga yang tidak menerimanya, karena  yang  dibayar tidak  sesuai dengan hasil ksepakatan,” sebut Zulfikar.

Sselebihnya para pemilik tanah tidak melaporkan kepada panitia desa, sehingga tidak bisa menangani kasusnya.

“Untuk pembebasan tanah di desanya, sepertinya tidak melibatkan paniia dari propinsi maupun kabupaten. Jadi, sepenuhnya pihak desa dalam musyawarah dengan pemilik tanah, dirinya tidak melihat pihak propinsi atau pun pihak kabupaten yang ikut serta dalam musyawarah dengan pemilik lahan.

“Saya tidak pernah melihat tim kabupaten dan provinsi,” ujarnya.

Disinggung harga permeter yang dibayarkan kepada pemilik lahan, disebut Zulkifli, tidak diketahuinya, mengigat  harga yang ditetapkan untuk harga per meternya  berbeda –beda, dan mengapa sampai harganya berbeda-beda, Ia pun tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tahu,” tegasnya.  Baca: Proyek Saluran Irigasi Aneuk Gajah Rheut Menyisakan Banyak Masalah 

Sepuluh Persen Hak Gampong

Data yang  ada  di perangkat  desa tentang pemilik lahan yang akan menerima ganti rugi telah dikirim ke Banda  Aceh dan warga pemiik lahan pun telah menerima uang ganti rugi melalui rekening bank masing-masng. Dari jumlah yang diterima, kemudian harus menyisihkan  10 persen. Disebut uang tersebut katanya untuk desa alias hak gampong Namun saat ditanyakan kepada pemilik lahan, berapa jumlah dana yang terkumpul dari penyisihanan masing-masing 10 persen itu, mereka mengaku tidak mengetahuinya, termasuk untuk apa dana itu digunakan.

“Saya sendiri menyerahkan yang 10 persen itu, mengingat sudah tak jelas lagi pengunaan dana ganti ruginya,” paparnya. 

Sedangkan yang  beum dibayar  ganti ruginya, kata Zulkifli,  meurut info yang diterimanya, segera  akan diselesaikan oleh pihak propinsi. Ada juga pemilik lahan, baru bersedia tanahnya diganti rugi, jika panitia dari propinsi langsung  bernegosiasi  dengannya menyangkut standar   harga tanah     permeternya. Seperti yang sudahkan ditetapkan pemerintah tanpa melibatkan  pihak ketiga. 

Sumber lainnya menyebutkan, awalnya proyek tersebut,  cukup ramai dengan  hiruk pikuknya para pekerja yang memasang turap, dan hilir mudiknya dump  truck pengangkut  material serta  raungan suara alat berat  becho  atau ekavator yang mengeruk saluran irigasi Gajah Aneuk Rhet. Tapi situasi itu tidak ada lagi, setidaknya, sabtu pekan lalu, ketika media ini melalakukan investigasi ke Desa Lawang.

Hal itu dikarenakan pekerja sudah pulan kampung dan ada  yang pulang ke Medan, menyusul tidak adanya gaji atau upah yang seharusnya mereka terima pada proyek tersebut.

“Tokenya diduga  kurang bonafit, selain pembayaran  upah yang tidak beres, juga masih terutang dengan pihak pemasok  material dan alat berat  yang disewa lainnya,” ujar sumber tadi.

Seperti  disaksikan media ini, Sabtu pekan lalu, suasana masih sangat lengang, dan  tampak  hanya beberapa pekerja, yang menurut pekerja tersebut, diperkirakan keesokan harinya, minggu pekan lalu,  sudah adanya pekerja yang masuk. Tapi yang  jelas pekerjaan yang diakui pihak perusahaan baru  mencapai 35 persen, tidak akan selesai tepat waktu, menyusul kotraknya  yang akan berakhir Desember tahun ini.                          

Masalah yang dihadapi proyek  tersebut, nyaris di luar prosedur yang Pemerintah Aceh lewat  dana Otsus  2018  langsung mengalokasikan dana yang mencapai puluhan milyar. Ironisnya, ganti  rugi lahan  rakyat belum lagi  tuntas dibayar, namun sudah dialokasikan bangunan fisiknya. Seperi disaksikan saat ini, pekerjaaan saluran tampak tidak tembus atau  terputus-putus di lokasi-lokasi tertentu, menyusul belum tutasnya ganti rugi, di lokasi tersebut.

”Kebiasaannya, tuntaskan dulu gsnti ruginya, baru digarap  bangunan fisiknya. Ini justru dilakukan berbarengan  dengan pengalokasian  dana ganti  rugi dan pengalokasian dana bangunan fisiknya, malah ganti rugi tidak tuntas lagi. Jika begini, berakibat bisa menghambat pembangunan, “ ungkap sumber media ini.

Kontraktor- Kepala Tukang Saling Tuding

Pihak PT  Ramai Jaya Sejati melalui, staf Administarsi, Muhammad Heru membantah   jika  perusahaannya  tidak memberi  upah  atau   gaji kepada pekerjanya, sehingga dikabarkan banyak yang pulang.  Ia menduga pihak kepala tukang/pemborong lah yang tidak     memberi gaji atau upah kepada mereka, sedangkan pihak perusahaan telah  memberikan, yang  menjadi hak dan kewajibannya  melalui kepala tukang/pemborong.

“Bisa jadi mereka yang  tidak membayar kepada pekerjanya,” tanggap Heru dan   hal tersebut   langsung dibantah kepala tukang /pemborong. Kata kepala tukang kepada media ini,  pihak  peruahaan yang  sebenarnya  tidak  membayarkan kewajibannya, sehingga tidak bisa membayar penuh kepada seluruh  pekerja lapangan.

Menanggapi besarnya anggaran untuk proyek tersebut, disebut Muhammad Heru tidak mengetahuinyai, tentu alasan itu tidak tidak masuk akal. Meski disebutnya sebagai orang   yang menangani adminstrasi di perusahaan itu, tentu sagatlah tidak jujur pengakuannya, sehigga tidak tahu dana yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut.

Begitu pula halnya tentang tidak adanya  papan nama proyek di lokasi, lagi –lagi lagi pengakuan yang tidak simpatik, yang disebutnya telah dipasang papan nama di titik nol. Namun ketika diberi tahu, jika media ini sudah ke titik nol dan tidak ada papan nama proyek seperti yang dimasudkan itu, lalu Mumamad Heru memberi alasan baru, jika kemungkinan papan nama sudah dicopot. “Siapa yang  mencopot Pak,” tanya Wartawan. “Tidak tahu siapa yang mencopotnya,” jawab Heru tenang. Ya ya, mungkin Genderuwo wewe yang suka ngibul Pak ya…. (Maimun Mirdaz)    

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *